DLHK Pekanbaru Sudah OTT 228 Warga Buang Sampah Sembarangan

Senin, 28 September 2020 - 13:04:04 WIB

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas LHK Pekanbaru Rubi Adrian, turun langsung menegur dan menindak warga yang membuang sampah sembarangan.

Betuah Pekanbaru - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, sepanjang 2020 ini sudah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 228 warga yang membuang sampah sembarangan dan tak sesuai waktu yang ditentukan.

Kepala DLHK Pekanbaru Agus Pramono melalui Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum Lingkungan Rubi Adrian menyebutkan, dari 228 warga yang terjaring OTT itu, 126 di antaranya sudah melakukan pembayaran denda masing-masing sebesar Rp250 ribu.

"Sementara 102 orang belum bayar denda, sehingga KTP-nya dilakukan penahanan sementara sampai denda dilunasi," ungkapnya, Senin (28/9/2020).

Disampaikan Rubi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini pihaknya melalui Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) yang tersebar di 12 kecamatan se-Kota Pekanbaru masih terus melakukan pengawasan di lapangan.

"Untuk satu kecamatan terdapat sebanyak 8 hingga 9 personil. Di tiap kecamatan ada ketua tim yang bertugas mengatur anggotanya untuk melakukan pengawasan dan penindakan," ucapnya.

Selain menindak warga buang sampah sembarangan, terang Rubi, Satgas Penegakan Hukum juga betugas mengawasi aktivitas pencemaran lingkungan di kecamatan tempat tugas masing-masing.

"Jadi tugasnya tidak hanya menangkap warga yang membuang sampah, tapi juga mengawasi penceraman lingkungan," tutupnya.

Seperti diketahui, penerapan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan dan tak sesuai waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 dan Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan ini sudah diberlakukan sejak awal 2019 lalu.

Berdasarkan aturan di atas, warga hanya diperbolehkan membuang sampah di tempat penampungan sementara (TPS) mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda minimal Rp250 ribu.

Jika denda tidak dibayar, maka dilakukan penyitaan KTP. KTP sendiri baru diberikan apabila warga yang melanggar telah melunasi denda. (abd)