Walikota Pekanbaru Firdaus

Betuah Pekanbaru - Wacana satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) untuk melakukan pembubaran paksa aksi demo yang digelar pengungsi luar negeri atau imigran di depan Gedung Graha Pena, Jalan Soebrantas, mendapat dukungan dari Walikota Pekanbaru Firdaus.

PPLN yang terdiri diri TNI-Polri, kejaksaan, instansi terkait serta IOM dan UNHCR, bakal mengambil tindakan tegas mengingat aksi demo tersebut telah berlangsung lebih dari 40 hari terakhir.

Menurut Firdaus, unjukrasa yang digelar para imigran itu tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tapi juga bisa memicu penyebaran wabah covid lantaran terjadi kerumunan orang dalam aksi tersebut.

"Karena itu, saya sangat setuju untuk penertiban yang lebih tegas guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Jika tidak ditertibkan dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia, kita juga harus memikirkan HAM warga setempat," tegasnya, Sabtu (25/12/2021).

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengungkapkan, ada kerumunan 50 sampai 100 orang per hari setiap aksi demo yang digelar imigran tersebut.

"Jadi kerumunan ini berlangsung setiap hari. Lebih kurang 50 sampai 100 orang melakukan aksi, bergantian. Hal ini harus segera kita antisipasi," ucapnya.

Disampaikan pria yang akrab disapa Bang Zoel ini, aksi demi imigran telah mulai mengganggu keamanan dan kenyamanan warga Pekanbaru di lokasi aksi. Tidak hanya itu, para imigran juga menjadikan rumah ibadah sebagai tempat berkumpul.

Kemudian, mereka juga kerap berkumpul dan berkerumun di depan-depan rumah toko (ruko) di kawasan gedung Graha Pena.

Sejauh ini, lanjut Zoel, satgas PPLN Kota Pekanbaru telah berupaya meredam aksi demo dengan berdiskusi bersama imigran. Namun, hal itu tak membuahkan hasil dan mereka secara terus menerus tetap melakukan aksi demo.

Untuk itu, satgas PPLN menggelar rapat tentang rencana penertiban terhadap unjuk rasa secara lebih tegas dengan cara membubar paksa setiap ada aksi demo.

"Hasil rapat, kami akan lakukan penertiban atau pembubaran paksa setelah pelaksanaan natal dan tahun baru. Kami perkirakan di minggu pertama Januari. Tetapi kalau perlu melaksanakan penertiban sebelum itu, kami siap juga," tutup Zoel. (rki)