Pj Walikota Pekanbaru Muflihun saat menerima LHP Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah Semester II Tahun 2022 dari BPK perwakilan Riau.

Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, diminta agar lebih realistis dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Hal itu menjadi salah satu catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau ke pemerintah kota dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah Semester II Tahun 2022.

LHP tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, pada penyerahan LHP Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah Semester II Tahun 2022, bertempat di gedung BPK perwakilan Riau, Rabu (23/11/2022).

"Ada beberapa catatan (dari BPK). Yang pertama, itu bagaimana pemerintah kota dalam hal ini Bapenda supaya untuk target lebih realistis," ucap Muflihun.

Akibat tingginya target PAD yang ditetapkan, kata dia, pemerintah kota menyusun berbagai program dan kegiatan yang akhirnya tak mampu dibayarkan lantaran pendapatan tidak sesuai dengan target.

Kegiatan yang dilaksanakan itu kemudian tidak bisa dibayar sehingga terjadi tunda bayar kegiatan yang mesti dibayarkan pada 2022 ini sebesar Rp70 miliar.

"Karena ini menyangkut dengan belanja daerah. Ketika target tidak sesuai, target kecil, belanja tidak jalan, maka terjadi tunda bayar," ujarnya.

Untuk itu, di 2023 mendatang Pemko Pekanbaru tak lagi memasang target PAD terlalu tinggi supaya belanja daerah bisa disesuaikan dengan pendapatan.***