Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dan Ketua DPRD Sabarudi, menandatangani berita acara pengesahan APBD murni 2023.

Betuah Pekanbaru - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, disahkan sebesar Rp2,699 triliun.

Pengesahan APBD 2023 ini berlangsung pada rapat paripurna di ruang paripurna gedung DPRD Pekanbaru, Selasa (29/11/2022).

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menyebutkan, anggaran triliunan rupiah itu akan diprioritaskan untuk pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta hasil reses dewan berupa pokok-pokok pikiran. 

"Agar hasil reses ini bisa bersinergi dengan Pemko Pekanbaru," ucapnya.

Nantinya, kata dia, OPD mesti lebih bijak menggunakan anggaran dengan mengutamakan kegiatan yang prioritas. 

"Tadi, pimpinan DPRD meminta agar tidak ada tunda bayar lagi pada tahun depan. Makanya, saya akan melakukan evaluasi anggaran setiap bulan," ujarnya.

Disampaikan Muflihun, di APBD 2023 itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,699 triliun. Proyeksi pendapatan daerah ini meningkat Rp139,42 miliar atau 5,45 persen bulan dibandingkan APBD 2022 yang mencapai Rp2,560 triliun. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp961,638 miliar. Proyeksi PAD baik 3,51 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp928,999 miliar. 

Pendapatan transfer diproyeksikan Rp1,737 triliun. Pendapatan transfer daerah meningkat Rp106,797 miliar (6,55 persen) bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,631 triliun. 

Belanja daerah secara keseluruhan Rp2,679 triliun. Belanja daerah meningkat Rp127,285 miliar atau 4,99 persen dari Rp2,552 triliun. 

Belanja daerah diperuntukkan belanja operasi, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Penerimaan pembiayaan daerah nihil. 

Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp20 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah ini meningkat sebesar Rp12,150 miliar dari tahun 2022 senilai Rp7,850 miliar.***