Demo Ribuan Guru di Pekanbaru Dinilai Rugikan Peserta Didik

Senin, 11 Maret 2019 - 17:54:34 WIB Cetak

Aksi demo ribuan guru ke Kantor Walikota Pekanbaru, Senin (11/3/2019) pagi.

BETUAH.COM, PEKANBARU - Aksi demo ribuan guru yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP se-Kota Pekanbaru, Senin (11/3/2019) pagi di Kantor Walikota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman, dinilai merugikan peserta didik.

Demo ini merupakan aksi lanjutan para guru penerima sertifikasi yang bertujuan menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengalokasikan anggaran pembayaran tunjangan kinerja yang dihapus terhitung Januari 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal, mengaku sangat menyayangkan aksi ribuan guru dengan meninggalkan sekolah untuk memperjuangkan tambahan penghasilan yang mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terganggu.

"Seperti hasil pemantauan yang kita lakukan di SMPN 13, itu ada 8 lokal yang tidak ada guru. Jadi, ini (demo) mengganggu (aktivitas belajar mengajar), karena gurunya tidak masuk," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri audiensi antara perwakilan guru dengan Sekdako Pekanbaru M Noer, di ruang rapat kantor walikota setempat.

"Ini yang saya takutkan selama ini. Kenapa harus demo, karena ada yang dirugikan," sesalnya menambahkan.

Dinas Pendidikan, kata Jamal, sangat menginginkan para guru sejahtera. Namun untuk mendapat kesejahteraan, terang dia, para guru tidak perlu meninggalkan sekolah dan turun ke jalan.

"Kita dan saya pribadi, tentu menginginkan guru sejahtera. Tapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama," tegasnya.

Tetkait berapa banyak sekolah yang aktivitas belajar mengajarnya terganggu akibat aski demo para guru, Jamal menyatakan sudah memiliki data sesuai hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya ke seluruh sekolah.

"Data ada. Kalau tadi datang (demo) jam 9, tentu tidak akan ada itu di sekolah. Jadi mereka yang datang saat jam belajar, otomatis tidak mengajar. Tapi ada juga yang keluar (ikut demo), anak-anak di kasih tugas dalam lokal. Namun tetap kita sayangkan, anak dalam lokal tapi guru tidak ada. Itu yang kita sayangkan," tegasnya.

Jika aksi demo terus berlanjut, Jamal khawatir persiapan bagi peserta didik yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) pada April mendatang akan menjadi terganggu.

"Jadi himbauan saya, ini mau menyambut UN, kalau berlanjut terus seperti ini, nanti akan timbul efek dominonya.

Ditanya sanksi bagi guru yang meninggalkan sekolah di jam mengajar, Jamal menyatakan hal itu merupakan kewenangan penuh pemerintah kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM).

"Tapi kalau untuk data (guru yang ikut demo), kita ada. Karena tadi teman-teman (pegawai Disdik) turun memantau ke sekolah-sekolah," tutupnya. 

Turut Menyesalkan

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus mengaku sangat menyayangkan aksi demo ribuan guru ke kantor walikota pada Selasa (5/3/2019) lalu.

"Sangat disayangkan. Sekali lagi sangat disayangkan. PGRI tidak bisa memberi informasi membantu. Apa yang dipersoalkan mereka (guru), soal tunjangan," ujar Firdaus.

Padahal, kata Firdaus, penghapusan tunjangan daerah bagi guru penerima sertifikasi sudah sesuai arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat serta juga ada arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan tindak penyalahgunaan anggaran.

"Jadi, guru tidak boleh menerima dua tunjangan. Siapa saja, pegawai negeri sipil tidak boleh menerima dua tunjangan. Mau danaya dari APBN, APBD, itu sama-sama dari pemerintah," tegasnya.

Diminta Memilih

Pada 2018, diakui Firdaus, pemerintah kota memberi perhatian penuh bagi guru dengan mengalokasikan anggaran untuk tunjangan daerah bagi guru baik yang sudah sertifikasi maupun belum.

"Tapi tahun ini tidak boleh. Mereka tinggal pilih, kalau merasa tunjangan sertifikasi yang diterima per bulan kecil dibanding tunjangan daerah, kami silakan mereka memilih, tapi tidak boleh dua, karena nanti begitu diaudit, harus dikembalikan," tegasnya.

Soal peniadaan tunjangan daerah bagi guru sertifikasi, Firdaus menyatakan pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan sudah mensosialisasikan ke seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan kepada para guru.

"Mestinya tidak perlu turun ke jalan. Guru-guru itu intelektual, harus bisa menjadi contoh, tidak selesai itu di jalanan. Kalau kurang jelas, mengapa tidak datang dengan baik ke walikota, kerena tidak selesai dengan turun ke jalan," ucapnya.

Kemudian menanggapi masih adanya pembayaran tunjangan daerah di sejumlah kabupaten/kota, Firdaus menegaskan pihaknya tak ingin mencontoh kebijakan yang jelas sudah tidak sesuai aturan berlaku.

"Makanya, guru harus lebih cerdas. Kalau sudah kita jelaskan regulasinya seperti ini, tidak usah contoh daerah lain, sudah jelas salah, mengapa kita tiru," ucapnya. (abd)



Baca Juga Topik #Pekanbaru+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+