Lima Menteri jadi Pemateri Rakornas Bidang Perpustakaan 2019

Kamis, 14 Maret 2019 - 22:48:56 WIB Cetak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menjadi pemateri pada Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta. (dok perpustakaan nasional)

BETUAH.COM, JAKARTA - Lima Menteri Kabinet Kerja Gotong Royong dihadirkan sebagai pemateri pada rapat koordinasi nasional (rakornas) bidang perpustakaan tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, terhitung 13 hingga 16 Maret mendatang.

Kelima Menteri Kabinet Kerja Gotong Royong itu di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang PS Brojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Selain Menteri Kabinet Kerja Gotong Royong, Perpustakaan Nasional juga menghadirkan pemateri lainnya seperti Wakil Ketua Ombudsman Adrianus E Meliala, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpustakaan Nasional, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua AIPI, serta narasumber lain.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 dengan tema "Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" ini akan diikuti lebih dari 2.000 peserta dari Dinas Perpustakaan provinsi/kabupaten/kota, Bappeda, Asosiasi Penerbit/Pengusaha Rekaman, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Khusus, dan Sekolah, serta para 
pustakawan dan para pegiat literasi seluruh Indonesia.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 sendiri difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional 2015-2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan 
tahun 2020.

Menurut Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia yang
berkualitas, mandiri, dan berdaya saing di era global, yakni dengan membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). 

Disampaikannya, penguatan gerakan 
literasi adalah salah satu bagian dari rencana strategis yang diusung perpustakaan. "Gerakan ini memerlukan ikhtiar kolektif dari masyarakat. Gerakan kolektif ini menghidupkan tradisi dan budaya baca di masyarakat secara sistematik," ujarnya.

Perpustakaan Nasional RI meyakini bahwa ekosistem masyarakat berpengetahuan dapat menjadi 
fondasi sosial yang sangat kokoh, mendorong proses transformasi masyarakat menuju
kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.

"Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0," ucapnya.

Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah menetapkan penguatan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional, dan masuk dalam tema RPJMN 2020-2024. 

Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah
konsep menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. 

Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 yang juga mengamanatkan Perpusnas sebagai penanggung jawab penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di daerah. 

Arah kebijakan Perpres tersebut juga mencakup pemerataan layanan perpustakaan hingga ke desa, peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, peningkatan manfaat TIK, penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan, peningkatan budaya dan kampanye gemar baca, peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi, hingga pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno. (rls/abd)



Baca Juga Topik #nasional+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+