Walikota Pekanbaru tak Berencana Revisi Perwako Penghapusan TPP Guru

Senin, 18 Maret 2019 - 13:32:34 WIB Cetak

Walikota Pekanbaru Firdaus

BETUAH.COM, PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus menyatakan, pemerintah kota hingga kini belum ada rencana untuk merevisi Peraturan Walikota (Perwako) No. 7 Tahun 2019 tentang penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menuai penolakan ribuan guru sertifikasi.

Disampaikan Firdaus, kebijakan penghapusan TPP bukan kebijakan dari pemerintah kota melainkan keputusan dari Pemerintah Pusat yang kemudian dipertegas melalui perwako.

"Kami sudah sampaikan secara jelas, itu bukan kebijakan walikota. Sebab, banyak regulasi yang menegaskan bahwa guru tidak boleh terima dua kali tunjangan," ujarnya, Senin (18/3/2019).

Aturan penghapusan TPP, terang Firdaus, berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Permendagri tersebut seperti yang dimuat pada pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberi tambahan penghasilan kepada para PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Penghasilan guru PNS daerah.

Kemudian tim perumus TPP Kota Pekanbaru dengan Koordinator Kordinasi dan Supervisi KPK. Ada juga Surat KPK Deputi Bidang Pencegahan kepada Bupati Sijunjung perihal tunjangan tambahan penghasilan. Saat ini memberlakukan sistem penggajian tunggal.

Yang mana pegawai yang sudah menerima tambahan penghasilan PNS, tidak diberikan lagi tunjangan penghasilan dalam bentuk lainnya (tunjangan profesi, upah pungut dan semacamnya). Maka pegawai bisa memilih satu di antaranya. 

"Jadi saya tegaskan bahwa perwako sudah disusun sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Kami tidak mungkin melabrak aturan yang ada," tegas Firdaus.

Penghapusan TPP, sambung Firdaus, bukan tidak peduli dengan nasib guru. Mereka sangat perhatian pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah kota tidak cuma memberikan insentif bagi guru Aparatur Sipil Negara.

Mereka juga menyalurkan insentif bagi 5.750 GTT, guru komite, pesentren, MDTA, TPA, raudhatul athfal dan TK. "Kami sangat cinta kepada guru, jadi bukannya kami tidak peduli kepada guru. Inilah bentuk perhatian kami," terangnya.

Soal TPP, pemerintah kota juga harus mendapat persetujuan DPRD Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tunjangan Penghasilan PNS (TPP) bukan hak PNS. Namun bisa diberikan sesuai kemampuan daerah. (abd)



Baca Juga Topik #Pekanbaru+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+