Akhiri Aksi Demo, Ini Kesepakatan Walikota Pekanbaru dan Guru ASN Sertifikasi

Senin, 25 Maret 2019 - 20:24:13 WIB Cetak

Walikota Pekanbaru Firdaus didampingi Sekdako M Noer, Asisten I Azwan dan sejumlah pejabat pemko menemui dan memberi penjelasan tentang penghapusan TPP di hadapan ribuan guru ASN bersertifikasi, Senin (25/3/2019) sore.

BETUAH.COM, PEKANBARU - Ribuan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi tingkat SD dan SMP se Kota Pekanbaru, Senin (25/3/2019) kembali menggelar aksi demo bertujuan menuntut pembayaran tambahan penghasilan, di kantor Walikota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman.

Demo ribuan guru ASN bersertifikasi ini merupakan aksi damai yang ke-6 kali.

Aksi demo pertama digelar ribuan guru pada Jumat (8/3/2019) dan dilanjutkan Senin (11/3/2019). Kemudian digelar tiga hari berturut-turut terhitung Rabu (20/3/2019), Kamis (21/3/2019) dan Jumat (22/3/2019. Namun, tak sekalipun aksi mereka diterima walikota.

Dalam aksi yang ke-6 kali, Senin (25/3/2019), ribuan guru akhirnya ditemui Walikota Pekanbaru Firdaus didampingi Sekdako Pekanbaru M Noer dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota.

Kepada walikota, para guru tetap mendesak agar Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019 tentang penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru kembali direvisi.

Para guru, menginginkan pemerintah kota tetap mengalokasikan anggaran TPP guru sebesar Rp1 juta per bulan seperti yang diterima para guru hingga akhir 2018 lalu.

Menanggapi tuntutan para guru, walikota menyatakan jika penghapusan TPP guru bukan kebijakan pemerintah kota melainkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan tindak penyalahgunaan anggaran.

"Jujur, jika aturan itu tidak bertentangan, saya sebagai Walikota Pekanbaru akan membayarkan tunjangan tersebut. Namun ini adalah aturan dari Kemendikbud, makanya terbit perwako ini," terang walikota.

Meski sudah disampaikan regulasi terkait penghapusan TPP, namun guru ASN sertifikasi tetap ngotot agar kembali dianggarkan anggaran tambahan penghasilan Rp1 juta per bulan lantaran para guru memastikan jika di kabupaten/kota lain masih ada pembayaran TPP.

"Kami ingin kejelasan, jika ini benar dari aturan pusat, mari kita buktikan  bersama-sama," ujar para guru.

Uji Perwako

Agar aksi tersebut tak bekepanjangan dan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah serta kelancaran atus lalu lintas, walikota dan para guru sepakat untuk menguji Perwako Nomor 7 Tahun 2019 dengan mendatangi Kementerian Pendidikan, Kemendagri dan KPK.

Nantinya, akan ada perwakilan guru dan pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan yang akan bertugas menyambangi dua kementerian dan satu institusi negara di Jakarta tersebut.

"Rabu lusa tim Pemko Pekanbaru bersama perwakilan guru akan mendatangi tiga instansi, pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah itu KPK dan yang terakhir Kemendagri," kata walikota kepada wartawan.

Dengan adanya kesepakatan itu, walikota berharap para guru kembali fokus mengajar di sekolah hingga adanya hasil konsultasi Perwako Nomor 7 Tahun 2019 ke Kementerian Pendidikan, Kemendagri dan KPK. (abd) 



Baca Juga Topik #Pekanbaru+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+