Pejabat Pemko Pekanbaru Masih Enggan Laporkan Harta Kekayaan

Selasa, 26 Maret 2019 - 22:26:36 WIB Cetak

Fajri Adha

BETUAH.COM, PEKANBARU - Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Provinsi Riau, hingga kini masih enggan memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru menyebutkan, dari 187 pejabat yang terdaftar wajib mengisi LHKPN, baru 40 di antaranya yang sudah melaporkan.

"Berdasarkan data yang kami terima tadi malam (Senin malam), dari 187 ASN Pemko Pekanbaru yang wajib lapor LHKPN baru 40 yang melaporkan harta kekayaannya," kata Kepala BKPSDM Pekanbaru Masykur Tarmizi melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Fajri Adha, Selasa (26/3/2019).

LHKPN sendiri, terang dia, paling lambat sudah dilaporkan oleh masing-masing pejabat hingga 31 Maret mendatang. Pelaporan bisa dilakukan secara online melalui website elhkpn.kpk.go.id.

"Waktu pelaporan LHKPN sebentar lagi, maka dari itu kita tidak bosan mengimbau kepada pejabat yang wajib LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya," pinta dia.

Disampaikan Fajri, kewajiban pejabat untuk melaporkan harta kekayaan sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 141 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa setiap tahun ASN wajib melaporkan harta kekayaannya.

"Jika tidak (melaporkan), tentu ada sanksinya. Sanksinya bisa berupa penurunan pangkat lebih rendah satu tingkat selama tiga tahun hingga pelepasan jabatan alias nonjob," tegas dia.

Pelaporan harta kekayaan pejabat, ulas Fajri, sesuai arahan dan dipantau secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "LHKPN ini merupakan upaya KPK untuk mengantisipasi terjadinya praktek korupsi di pemerintah daerah," tutupnya. (abd)



Baca Juga Topik #Pekanbaru+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+