Lima Komisioner KPU Ini Dinonaktifkan Atas Dugaan Manipulasi Suara

Selasa, 14 Mei 2019 - 06:07:13 WIB Cetak

Lambang KPU

BETUAH.COM, JAKARTA - Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, dinonaktifkan oleh KPU RI atas dugaan manipulasi suara yang berujung terjadinya kerusuhan dalam pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten setempat.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi menyebut, penonaktifan kelima komisioner KPU Empat Lawang itu telah sesuai aturan berlaku dan telah melalui beberapa pertimbangan.

Pertama, kata dia, terjadinya kerusuhan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Kedua, adanya ketidakpercayaan dari peserta pemilu kepada KPU setempat sebagai penyelenggara karena diduga memanipulasi suara sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan.

"Ketidakpercayaan tersebut pasti beralasan sehingga menjadi bagian pertimbangan. Bawaslu Sumsel pun merekomendasikan agar KPU Sumsel mengambil alih rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten di Empat Lawang. Itu artinya komisioner tidak sanggup mengemban tugas yang diamanahkan kepada mereka," ungkap Hepriyadi, Senin (13/5/2019).

Penonaktifan kelima komisioner KPU Empat Lawang, terang dia, diberlakukan terhitung 9 Mei hingga rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional selesai pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Selepas dari tanggal 22 Mei, KPU Sumsel akan melakukan evaluasi terhadap beberapa kejadian tidak kondusifnya pemilu di Empat Lawang. Nantinya, evaluasi akan dibawa ke DKPP yang akan memutuskan kelanjutan para komisioner ini," ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, beberapa saksi partai politik dan pasangan calon presiden-wakil presiden pun beberapa kali melakukan protes karena ketidakcocokan suara di form DA tingkat PPK dengan form DB di tingkat kabupaten. 

Usai rapat pleno di tingkat provinsi, pihaknya merekomendasikan para saksi agar menggugat klaim dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Empat Lawang ke KPU RI. Pihaknya menyarankan untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi apabila para saksi belum puas dengan keputusan di KPU RI nantinya.

"Untuk DPD, DPR RI, dan presiden masih bisa diobrolkan di KPU RI. Yang dipermasalahkan di Empat Lawang adalah suara DPR RI. Saksi disarankan untuk membawa hal tersebut ke KPU RI," ucapnya.

Empat Lawang menjadi 1 dari 3 kabupaten di Sumatra Selatan yang terjadi kisruh saat pemilu. Dua daerah lainnya juga mengalami hal yang sama seperti Musirawas dan Musirawas Utara. (red)



Baca Juga Topik #politik+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+