Pemprov Aceh akan Legalkan Poligami, Ini Alasannya

Sabtu, 06 Juli 2019 - 19:41:26 WIB Cetak

Ilustrasi foto/net

BETUAH.COM, ACEH - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bakal melegalkan poligami. Banyaknya praktik pernikahan siri disebut sebagai alasan utama.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar mengatakan, maraknya pernikahan siri di tengah-tengah masyarakat sangat berdampak buruk pada kehidupan berumah tangga karena banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

"Karena orang banyak nikah siri, (tapi) tidak tanggung jawab terhadap anak dan istri. Sehingga diwacanakan poligami dilegalkan, tapi saya tegaskan kembali ini belum pasti, masih wacana," ujarnya, Sabtu (6/7/2019).

Saat ini, sebut Alidar, Pemprov Aceh bersama DPRA masih membahas peraturan daerah atau qanun sebagai dasar hukum melegalkan poligami. Proses penerbitan qanun sendiri disampaikan Alidar sudah tahap finalisasi draf.

Tim, terang dia, masih mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

"Qanun sedang disusun drafnya, sudah dibahas baru memfinalkan draf oleh Dewan Syariat (Islam) dan DPRA. Ini teman-teman juga sedang mengumpulkan data ke Komnas Perempuan," ungkapnya.

Di dalam qanun nanti bakal dimasukan aturan agar para pengantin yang ingin menikah harus menjalani tes bebas narkoba lebih dahulu. "Pembahasan 2019 ini, apakah pasal itu masuk (dilihat nanti). Termasuk kami juga usul di draf qanun itu ada tes narkoba," ucap dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif menyatakan, draf qanun terkait poligami itu merupakan usulan eksekutif, dalam hal ini Dinas Syariat Islam Aceh, dan bukan inisiatif DPRA.

Musannif menjelaskan praktik poligami nantinya akan diatur dalam salah satu bab di qanun hukum keluarga. Qanun ini membahas tentang perkawinan, perceraian, perwalian, dan masalah keluarga lainnya.

"Dalam hukum Islam diatur, memang laki-laki diperbolehkan punya istri sampai empat. Tapi kadang orang bicara sampai di situ, ayat selanjutnya yang bicara tentang keadilan, orang tidak bicara," ujarnya.

DPRA menargetkan qanun terkait poligami ini selesai dibahas sebelum digelar pelantikan anggota DPRA baru, pada 30 September 2019. Sebab program legislasi daerah (Prolegda) 2018 memutuskan aturan ini dibahas di Komisi VII DPRA pada periode saat ini.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Teungku Abdurrani Adian mengatakan pihaknya sangat setuju dengan rencana Pemprov Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu.

"Poligami ini secara hukum Agama Islam memang sah (legal), akan tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini jadi diterapkan, kita (ulama) sangat mendukung," tegasnya. 

Menurutnya, pengesahan tersebut akan mengurangi fenomena nikah siri yang banyak terjadi di masyarakat, hingga merugikan kaum perempuan. (red)



Baca Juga Topik #nasional+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+