Betuah Pekanbaru - Persidangan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap perusahaan dengan terdakwa oknum ketua ormas Jekson Jumari Pandapotan Sihombing atau JS, terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Pada Kamis (22/1/2026) dilaksanakan persidangan ketiga dengan agenda tanggapan atau jawab dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa yang sebelum telah dibacakan pada Selasa (20/1/2026).

Di depan majelis hakim di ruangan sidang Mudjono PN Pekanbaru, Mutiara Sandhy Putri SH selaku salah satu JPU membacakan tanggapan atau jawaban atas eksepsi dari penasehat hukum terdakwa sebelumnya.

JPU menyampaikan bahwa eksepsi atau nota keberatan yang diajukan penasihat hukum tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jaksa menegaskan, keberatan yang disampaikan lebih banyak menyentuh materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam tahap pemeriksaan pembuktian, bukan pada tahap eksepsi.

Dalam hal ini, JPU menilai bahwa penggunaan Pasal 368 ayat (1) KUHP lama tidak bertentangan dengan asas in dubio pro reo, karena pertimbangan “lebih menguntungkan” berkaitan dengan ancaman pidana, bukan semata-mata perbedaan unsur pasal. Oleh sebab itu, dalil penasihat hukum dinilai keliru dan tidak berdasar.

JPU juga menegaskan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik secara formil maupun materiil.

Surat dakwaan dinilai telah memuat identitas terdakwa secara lengkap serta uraian perbuatan pidana beserta waktu dan tempat kejadian, sehingga tidak merugikan hak terdakwa untuk membela diri.

Dari semua uraian jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Esepsi dari pihak terdakwa, maka JPU memiliki kesimpulan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. Dan Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum telah melampaui lingkup eksepsi, karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang.

JPU juga memohon kepada majelis hakim agar menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum, serta meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan dan menyatakan bahwa putusan sela atas eksepsi penasihat hukum akan dibacakan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Januari 2026.***