Belajar Tatap Muka di Sekolah Harus Seizin Orangtua Siswa

Sabtu, 08 Agustus 2020 - 20:46:02 WIB Cetak

Mendikbud Nadiem Makarim

Betuah Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, bagi sekolah di zona hijau dan kuning yang ingin melaksanakan belajar sistem tatap muka di sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan salah satunya izin dari orangtua siswa.

"Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, dan adanya persetujuan orang tua/wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah," ucapnya kepada Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Persetujuan dari wali murid, sebut Nadiem, merupakan persyaratan terakhir yang harus dipenuhi pihak sekolah.

"Saya ingin mengingatkan sebagai menteri dan orang tua kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman dan dibolehkan untuk melanjutkan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) kalau belum memberikan izin masuk sekolah tatap muka," ungkap dia.

Nadiem menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas.

"Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 peserta didik menjadi lima peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas," urainya.

Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

"Berarti semua sekolah harus melakukan rotasi 'shifting' dan juga tidak ada aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakulikuler yang akan ada risiko interaksi antara masing-masing ruang belajar, hanya ada sekolah dan langsung pulang setelah sekolah dan tentunya wajib memakai masker dan juga bermacam-macam 'check list' yang sangat ketat," papar dia.

Namun, katanya, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

"Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, bersama dengan kepala satuan pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah," ungkap Nadiem.

Menanggapi banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minim akses, Nadiem mengatakan bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.

Saat ini, lanjut dia, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian SKB itu, satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk menerapkan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan tiga poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau semua keputusan ada di orang tua bahwa protokol kesehatan sangat berbeda dengan prapandemi dengan rotasi, 'shifting', dan ketiga bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa melakukan tatap muka agar mereka tidak tertinggal dari sisi pembelajaran," tutup Nadiem seperti dikutip dari Antara.

Untuk diketahui, Kota Pekanbaru saat ini sudah mengajukan izin ke Kemendikbud untuk bisa melaksanakan belajar mengajar sistem tatap muka satu hari dalam satu pekan.

"Kita sudah ajukan untuk mendapat persetujuan Kemendikbud, sekarang masih menunggu," ungkap Walikota Pekanbaru Firdaus, Rabu (5/8/2020) kemarin.

Sesuai konsep yang disusun, terang walikota, belajar tatap muka satu hari dalam satu pekan yang diwacanakan itu tidak seperti belajar biasa. Akan tetapi, peserta didik hadir ke sekolah hanya untuk menyetorkan tugas dan menerima pekerjaan rumah yang diberikan guru.

Saat hadir di sekolah, jumlah peserta didik pun dibatasi. Untuk kelas dengan jumlah peserta didik banyak, jam pertemuan dibagi dua. Separuh akan masuk sekolah di hari Senin, dan separuh lagi masuk di hari Kamis.

"Jadi untuk satu kelas akan dibagi dua, ada yang masuk hari Senin ada yang hari Kamis. Nantinya anak-akan akan duduk sendiri-sendiri dan dijarakkan," papar walikota.

Walikota juga menyampaikan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk merealisasikan belajar tatap muka di sekolah. Di antaranya mengingat tidak seluruh wilayah di Pekanbaru yang bisa belajar dalam jaringan (daring).

"Juga tidak semua wali murid sanggup untuk mengisi paket datanya. Selain itu juga untuk mengobati kerinduan anak-anak belajar di sekolah," tutupnya. (red)



Baca Juga Topik #pendidikan+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+