Betuah Pekanbaru - Focus Group Discussion (FGD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten kota se Riau yang dipusatkan di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (24/2/2021) bertujuan mempercepat pembentukan tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Kegiatan yang turut dihadiri Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Divisi SP, PUR & MI Asral Masruri, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah III Harteti Rospelita, serta Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Pekanbaru itu dibuka secara resmi oleh Walikota Pekanbaru Firdaus MT.

Sementara untuk narasumber menghadirkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H Siagian dan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri Andri Hikmat.

Dalam sambutannya, Walikota Pekanbaru Firdaus MT menyampaikan jika pembentuka tim TP2DD tersebut sejalan dengan visi misi Kota Pekanbaru menuju Smart City yang Madani.

Dikatakannya, TP2DD nantinya diyakini dapat mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan ETPD dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyebutkan, dalam rangka optimalisasi pajak daerah, maka tim TP2DD mampu mempercepat transformasi digital dan berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat terutama di era pandemi Covid-19.

Diungkapnya, FGD Bapenda se Riau itu tidak hanya membahas tentang  TP2DD dan ETPD, tapi juga membahas tentang SIPD pendapatan pemerintah daerah yang nantinya laporan akan sampai langsung kepada kepala daerah.

"Upaya yang dilakukan ini tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi yang berkesinambungan antar pihak yang terkait seperti Bapenda, BKAD dan perbankan, baik di tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten," ucap dia.

Dengan terbentuknya TP2DD, lanjut Zulhelmi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi inklusif bertambah kuat, dan kesejahteraan dapat lebih merata. (rki)