Betuah Pekanbaru- Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, menegaskan bahwa persoalan antara PT. Surya Intisari Raya (SIR) dengan masyarakat yang menuntut 20% kemitraan, sudah clear.

"Saya kira tadi sudah ada kesepakatan. Tinggal lagi dari pihak Kota Pekanbaru melanjutkan masalah SK CPP," kata Gubri usai memimpin langsung pertemuan perwakilan dari PT. SIR, Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Melayu Riau, Heri Ismanto, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Okura (APPMO) Deni Afrialdi, Sekretaris APPMO Danang, tokoh dan masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru serta masyarakat Tualang dan Maredan Barat, Siak, Selasa (6/2/2024)

Hadir pula Kadis Perkebunan Riau yang merupakan Ketua Satgas Terpadu Provinsi Riau, Syahrial Abdi dan Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, serta undangan lainnya.

Menurut Gubernur Riau, dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak sudah mempunyai cara pandang yang sama untuk menyelesaikan masalah ini.

"Dari awal, inilah niat saya selaku Gubernur Riau, yaitu agar bisa duduk bersama-sama membicarakan hal seperti ini," kata Gubri Edy Nasution.

Kata Gubri, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan tanpa kita duduk bersama-sama.

"Saya yakin pertemuan ini membuat semua clear," kata Gubri.

"Jika hal-hal seperti ini bisa dibicarakan dengan baik, saya yakin kondusifitas itu akan terjamin. Pihak investor yang menginvestasikan kegiatan di Riau bisa berjalan dengan baik dan tenang, masyarakat juga bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya," lanjut Gubri Edy Nasution.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Okura, Tualang dan Maredan Barat, selama ini menuntut agar PT. SIR memberikan hak 20% kemitraan.

Tuntutan berupa Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FKPM) tersebut, akhirnya menjadi perhatian besar dari Gubernur Riau Edy Nasution, sehingga membentuk Satgas Terpadu yang Diketuai Kadis Perkebunan Riau, Syahrial Abdi. (cei)*