Betuah Pekanbaru - Sebanyak 82 insan pers baik cetak maupun elektronik, mengikuti kegiatan media gathering bersama Badan Pengawas Pemlu (Bawaslu) Riau, Senin (12/2/2024).

Kegiatan yang dipusatkan di Labersa Hotel, Siak Hulu, Kampar, tersebut, dihadiri Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas (P2H) Bawaslu Riau Amirudin Sijaya, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson, serta Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Riau Dona Donora beserta staf.

Selanjutnya, Akademisi Universitas Riau, Dr. Tito Handoko, SIP, M. SI, dan mewakili PWI Riau, M. Amin serta Syahrul Mubaraq, SIP yang memberikan materi penguatan kapasitas.

Amirudin Sijaya saat membuka kegiatan gathering menyampaikan perlunya peran media dalam pengawasan Pemilu.

"Kapasitas dan kapabilitas pengawas khususnya di TPS terbatas sehingga perlu peran media untuk melakukan pengawasan serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," katanya.

Dikatakan, media merupakan lembaga yang bisa memberikan kontribusi dalam pengawasan Pemilu.

"Media memiliki kekuatan tersendiri. Maka diperlukan dalam rangka mengawasi pengawas maupun mengawasi pelaksanaan Pemilu seperti saat ini di masa tenang," kata Amirudin Sijaya.

Kata Amirudin, Bawaslu Riau telah merekrut 19.366 PTPS se-Provinsi Riau dengan tugas pencegahan, pengawasan terhadap kelancaran Pemilu.

“Disinilah kami mohon peran serta media dalam membantu fungsi pengawasan di lapangan. Karena rawan terhadap money politik. Oleh karenanya, Penting bagi kita melaksanakan media gathering ini agar adanya sinergitas dengan Bawaslu Riau. Bagi kami Suara Media adalah Suara Rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Dona Donora, yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan bahwa media gathering bertema "Sinergi Media Bersama Bawaslu Dalam Mengawal Pemilu Damai dan Berintegritas" ini bertujuan meningkatkan sinergitas Bawaslu dengan media guna mewujudkan pemilu yang demokratis.

"Tujuannya agar penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam pengawasan bisa lebih baik dan berkualitas," sebut Dona.***