Betuah Pekanbaru–  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan pentingnya sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif, yang salah satunya tujuannya untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa semua punya hak untuk berpartisipasi pada pengawasan  Pilkada serentak 2024.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal yang diwakili Anggota Bawaslu Riau, Indra Khalid pada pembukaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilaksanakan pada salah satu hotel di Pekanbaru, Jumat (4/10/2024).

“Agar kami dapat menjalin kerjasama serta dukungan dari masyarakat dan seluruh elemen baik dalam pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum,” jelas Indra.

Menurut Indra bahwa, partisipasi masyarakat selama ini sudah berjalan baik, hal ini terlihat banyaknya laporan-laporan yang diterima oleh BAWASLU Provinsi Riau.

“Ini suatu langkah positif yang patut disyukuri, dengan adanya laporan ini berarti ada perhatian atau partisipasi masyarakat kepada tahapan-tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Buktinya ada dugaan pelanggaran, mereka aktif langsung melaporkan kepada kita,” tutur Indra.

Sosialisasi ini melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Media pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, menghadirkan 3 pembicara yakni Amiruddin Sijaya, Neil Antariksa, dan Gema Wahyu Adinata.

Kabag Pengawasan Bawaslu Riau Tarmizi AP, sekaligus Ketua Pelaksana mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bermaksud sebagai sarana peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Adapun kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Ormas dan Media pada Pilkada serentak 2024 yakni sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang akan terjadi nantinya di lapangan, menghimpun dan menanamkan upaya pengawasan partisipasi bersama organisasi dan kelompok masyarakat sipil dan memperkuat hubungan antar lembaga guna meningkatkan pengawasan partisipatif bersama stakeholder terkait.

Salah satu pembicara yakni Neil Antariksa, menekankan pentingnya pengawasan kampanye Pilkada serentak 2024. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

“Kita sampaikan disini untuk pengawasan partisipatif bukan hanya bentuk keterlibatan formal, tetapi juga kesadaran individu untuk memantau dan melaporkan setiap potensi pelanggaran terutama yang berkaitan dengan politik uang dan kampanye hitam yang nantinya mereka temukan. Maka setiap warga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga agar Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Neil.***

Penulis: Andri, Editor: Ady