Betuah Pekanbaru - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), bertempat di ruang rapat Komisi I setempat, Selasa (7/1/2020).

Hearing dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi I Doni Saputra SH didampingi anggota komisi I lainnya. Sementara dari DPM-PTSP dihadiri Kepala DPM-PTSP Muhammad Jamil didampingi Sekretaris Dinas F Rudi Misdian dan jajaran. 

Dalam hearing ini, Komisi I mempertanyakan sistem pemberian izin tower hingga tempat hiburan malam. Hearing ini menindaklanjuti pengungkapan kasus narkoba di salah satu hiburan malam di Kota Pekanbaru.

Ketua Komisi I Doni Saputra pada hearing itu mengingatkan kepada DPM-PTSP agar lebih selektif dalam memberikan izin khususnya bagi tempat hiburan malam dan gelanggang permainan (gelper).

"Kita ingatkan jangan sampai memberi izin untuk gelper yang terindikasi ada praktek perjudian di sana," pesan Doni Saputra.

Dia juga meminta DPM-PTSP agar menelusuri pelanggaran usaha hiburan dengan selalu berkordinasi bersama Satpol PP Pekanbaru. Doni mendorong agar hal ini bisa ditindaklanjuti dengan penertiban. Apalagi bulan Ramadhan hanya tinggal beberapa bulan lagi.

"Pastinya kita dukung upaya menindak hiburan yang melanggar aturan," ujarnya. 

Di tempat yang sama, anggota Komisi I Ida Yulita Susanti menyebut bahwa pihaknya sudah mengimbau agar DPM-PTSP menginventarisir usaha hiburan. Apalagi DPM-PTSP menerbitkan ratusan perizinan di Pekanbaru.

"Kita juga meminta kepada DPM-PTSP untuk meninjau ulang semua izin tempat hiburan, kalau perlu yang melakukan pelanggaran yang sama dicabut izinnya," tegas politisi Golkar ini. 

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Pekanbaru Muhammad Jamil menyatakan jika pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas hiburan yang telah diberikan izin operasional.

"Apabila ada yang melanggar atau tidak sesuai izin yang kita berikan, maka kita akan tindak bersama instansi terkait," ucapnya. (galeri)

---