Betuah Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, menggelar rapat Paripurna Penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU) Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2022, Selasa (27/9/2022).

Rapat paripurna ke-1 masa sidang kesatu tahun 2022/2023 yang dipusatkan di ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki ini dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Sabarudi didampingi Pj Walikota Muflihun dan tiga Wakil Ketua DPRD di antaranya Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.

Pada rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyepakati KUA-PPAS APBD-P 2022 sebesar Rp2,5 triliun.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan MoU antara Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dan pimpinan DPRD.

Muflihun usai paripurna menyebutkan, besaran anggaran yang diusulkan melalui KUA-PPAS itu telah sesuai dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga APBD Perubahan 2022 tidak ada mengalami penambahan anggaran dari APBD murni.

"Karena kami yakin dan percaya ketika ini bertambah, maka kita tidak akan sanggup. PAD tidak mencukupi untuk membiayai, jadi kita ingin menghindari adanya tunda bayar di tahun-tahun selanjutnya," ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengaku optimis APBD Perubahan 2022 dapat disahkan sesuai jadwal tanggal 30 September mendatang.

"Insyaallah. Insyaallah terkejar (tanggal 30 September), doakan saja," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, tahapan-tahapan jelang pengesahan pemakaian APBD-P 2022 akan digesa secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif.

"Seperti penyampaian nota (keuangan), setelah itu pandangan umum fraksi, kemudian jawaban (pemerintah kota), baru pengesahan," tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (galeri)

---