PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, menyampaikan hasil reses perdana tahun 2019 melalui rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (9/10/2019) malam. 

Paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani didampingi Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama dan Tengku Azwendi Fajri, serta Asisten III Setdako Pekanbaru Baharuddin.

Pada paripurna ke-3 masa sidang 1 tersebut, hasil reses disampaikan oleh perwakilan anggota dewan berdasarkan  daerah pemilihan masing-masing, bukan mewakili komisi maupun partai.

Dari dapil 1, hasil reses disampaikan Roem Diani Dewi. Dalam laporannya menyampaikan berbagai keluhan dari masyarakat Sukajadi dan Pekanbaru kota, yang mana masih seputaran infrastruktur, kesehatan dan ekonomi kreatif.

"Keluhan infrastruktur cukup tinggi di angka 70 persen, diikuti persoalan kesehatan serta ekonomi kreatif," ungkap dia.

Aspirasi serupa juga disampaikan oleh Masni Ernawati yang mewakili dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

"Perbaikan pengaspalan, drainase dan lampu penerangan jalan umum, dan masih adanya kesulitan administrasi kependudukan," ucapnya. 

Kemudian dari dapil III Kecamatan Sail dan Tenayan Raya yang dibacakan Ruslan Tarigan, meminta Pemko Pekanbaru meningkatkan ekonomi kreatif dan memperbaiki beberapa ruas jalan yang kurang diperhatikan.

Selanjutnya dari Dapil IV dan V yang meliputi Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai menemukan sejumlah permasalahan yang diharapkan masyarakat, yakni adanya kemudahan kepengurusan akte kelahiran dan kependudukan serta adanya normalisasi beberapa ruas jalan di daerahnya.

Terakhir, Robin Eduar selaku perwakilan Dapil VI meliputi Kecamatan Payung Sekaki dan Senapelan mengatakan, masyarakat meminta Pemko merehabilitasi beberapa ruas jalan dan melakukan penanggulangan banjir di lingkungan.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani di kesempatan itu mengatakan, reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

"Semoga apa yang disampaikan di dalam paripurna ini bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota," harapnya. (galeri) 

---