Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT, menandatangani MoU kerjasama pelaksanaan inovasi daerah dan pemberian instalasi model layanan pemerintahan dengan BPP Kemendagri.
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjalin kerjasama pelaksanaan inovasi daerah dan pemberian instalasi model layanan pemerintahan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Komitmen pelaksanaan inovasi daerah dan pemberian instalasi model layanan pemerintahan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT dan Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji, di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
MoU yang sama juga ditandatangani oleh Walikota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Melalui kerjasama itu, Walikota Firdaus berharap dapat membantu pemerintah kota dalam mewujudkan visi Smart City yang Madani.
Sementara itu, Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menyebut, kesepakatan tersebut merupakan momentum penting bagi kedua daerah untuk menjadi daerah penerapan replikasi inovasi daerah melalui jejaring Inovasi Daerah.
Selain itu, Dodi juga menyampaikan saat ini BPP Kemendagri telah memiliki 7 layanan pemerintahan yang tergabung dalam Pusat Jejaring Inovasi Daerah. "Aplikasi tersebut dapat diimplementasikan di daerah saudara dengan penyesuaian situasi dan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.
Menurut Dodi, implementasi inovasi tidak bisa ditunda, mengingat selain bermanfaat bagi masyarakat juga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.
"Sebab, inovasi yang dilakukan di daerah merupakan cikal bakal meningkatnya daya saing daerah yang kemudian terakumulasi menjadi peningkatan daya saing nasional," ucap dia.
Setelah MoU tersebut, Dodi berharap akan ada tindak lanjut yang dilakukan kepala daerah di antaranya agar kepala daerah bisa menunjuk perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan replikasi inovasi serta menyiapkan anggaran untuk penyediaan perangkat dan infrastrukturnya.
Visi inovasi menurut Dodi juga harus dapat mewarnai gerakan pembangunan di seluruh Indonesia. "Filosofi inovasi yang dapat memangkas biaya, memangkas jalur borokrasi dan waktu yang panjang harus terwujud dengan baik dan lebih cepat," harap dia. (advertorial)