Betuah Pekanbaru - Kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Pekanbaru yang telah terbengkalai sejak 2012 silam, hingga Januari 2020 ini masih belum ada kepastian.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebagai pengelola awal masih menunggu kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna membahas kelanjutan pembangunan pasar yang telah menghabiskan APBD Pekanbaru sekitar Rp20 miliar itu.

"Kita dari pemerintah kota berharap ada pertemuan dengan provinsi dalam waktu dekat. Ada pertemuan antara tim kota dan tim provinsi," ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Noer, Kamis (30/1/2020).

Melalui pertemuan nanti, kata M Noer, diharapkan ada solusi sehingga kelanjutan pembangunan pasar yang telah terbengkalai sejak beberapa tahun terakhir itu bisa dilanjutkan kembali.

"Dari dulu kita memang berharap ada pertemuan. Sehingga apa keinginan kota dan apa keinginan dari provinsi, bisa dibahas bersama," ucapnya.

Pemerintah kota sendiri, terang M Noer, tetap menginginkan agar pengelolaan Pasar Cik Puan diserahkan provinsi ke kota.

"Itu harapan kita. Tukar guling kita kan sudah ya, ada yang aset kita ke provinsi, ada aset provinsi ke kita. Untuk itu kita berharap diserahkan saja ke pemko urusannya. Pemko mungkin nanti teknisnya seperti apa," tutupnya.

Mangkraknya pembangunan pasar di pusat Kota Pekanbaru itu berawal terjadinya persoalan kepemilikan lahan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah kota mengaku telah mendapatkan hak pengelolaan Pasar Cik Puan dari Gubernur Riau saat pembangunan pasar dilakukan. Belakangan, provinsi menyatakan lahan pasar masih tercatat sebagai aset provinsi.

Lantaran tak adanya kepastian kepemilikan lahan, pemerintah kota memilih menunda pembangunan dan hingga kini bangunan pasar tersebut tak bisa dimanfaatkan oleh pedagang. (abd)