Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus berupaya untuk membangkitkan ekonomi yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Salah satunya dengan menjadikan Kawasan Industri Tenayan (KIT) sebagai objek strategis penggerak ekonomi.

Hal itu dibahas oleh Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT, saat rapat gabungan bersama Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD dan camat, bertempat di ruang rapat lantai 6 perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Rabu (7/10/2020).

"Jadi, tadi kita rapat bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. Tadi juga ada teman-teman dari dunia usaha, perhotelan dan biro perjalanan," kata walikota.

Dari kanan Pj Sekdako Muhammad Jamil, Asisten I Azwan san Asisten II Elsyabrina, mengikuti rapat persiapan KIT sebagai objek strategis penggerak ekonomi di tengah pandemi covid. 

Menurut walikota, saat ini sangat diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota guna membuat rencana aksi bagaimana menghadapi Covid-19 yang sudah berdampak terhadap perekonomian.

"Karena itu, kita bersyukur dan berterima kepada Pemerintah Pusat yang telah membuat rencana aksi untuk ekonomi salah satunya dengan menggerakkan pertumbuhan kawasan ekonomi strategis berupa Kawasan Industri Tenayan (KIT)," ungkapnya.

Dengan masuknya KIT dalam rencana aksi ekonomi, sebut walikota, maka pemerintah kota akan melakukan berbagai persiapan sehingga KIT benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi di tengah pandemi.

"Dari pemerintah provinsi juga ada dukungan nyata tidak hanya infrastruktur, tapi juga air bersih dan Kantor pemasaran. Insyaallah," ucapnya.

Suasana rapat persiapan KIT sebagai objek strategis penggerak ekonomi di tengah pandemi covid.

Lebih jauh disampaikan walikota, saat ini pengelolaan KIT sendiri sudah diserahkan pemerintah kota ke PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Kota Pekanbaru.

KIT yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya ini memiliki lahan seluas 266 hektare yang proses ganti rugi sudah berlangsung pada tahun 2002 dan 2003 silam. 

Untuk jangka panjang, 3.000 hektare lahan di sana diproyeksikan sebagai kawasan industri dengan 1.550 hektar sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (advertorial)