Betuah Pekanbaru - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, mengaku tak mendapat tambahan anggaran di APBD Perubahan 2022 untuk menangani persoalan banjir dan jalan rusak.

"Kita tidak ada penambahan (anggaran) di (APBD) perubahan," ungkap Kepala PUPR Indra Pomi Nasution, usai menghadiri penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD-P 2022 di gedung DPRD setempat, Selasa (27/9/2022) sore.

Khusus untuk perbaikan jalan, kata dia, saat ini masih ada sisa anggaran sekitar 30 persen dari total Rp12 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di APBD murni 2022.

"Waktu efektif tinggal 3 bulan lagi, ya kita akan gunakan dana yang ada saja yang dialokasikan dalam APBD murni," ujarnya.

Kemungkinan, lanjut Indra, anggaran penanganan banjir dan jalan rusak itu akan dilakukan penambahan pada APBD murni 2023 mendatang. Hanya saja, ia belum bisa memastikan besaran anggaran pada tahun depan.

"Saat ini kan masih dalam pembahasan. Penambahan bisa saja dari DAK atau juga dari APBD provinsi, tidak hanya dari APBD kota saja," tutupnya.

Seperti diketahui, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mendapat tiga tugas skala prioritas dari Gubernur Riau Syamsuar di antaranya menangani persoalan sampah, banjir dan jalan rusak. (rki)