Betuah Pekanbaru - Anggota Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPBPU-KSPSI) Provinsi Riau, harus terdaftar di Pimpinan Unit Kerja Khusus (PUKK) kecamatan.

Hal itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Federasi (PD F) SPBPU-KSPSI Provinsi Riau Zulhamdan ST, untuk seluruh pimpinan cabang di Riau.

Surat edaran tersebut, selain ketua, juga ditandatangani oleh Sekretaris PD F SPBPU - K SPSI Provinsi Riau HM Natsir Pane, setelah melalui kesepakatan pengurus lainnya dalam rapat di Jalan Rambutan, Pekanbaru, Sabtu (4/2/2023).

Dikatakan Zulhamdan, selama ini banyak anggota SPBPU-KSPSI Provinsi Riau yang tidak terdaftar di PUKK kecamatan. Padahal, itu sangat berguna untuk data base anggota yang ada di seluruh daerah di Riau.

"Untuk itu, kita mencoba melakukan yang terbaik demi terciptanya keharmonisan serta keselarasan antar anggota di seluruh kabupaten dan kota di Riau," ucapnya.

Setelah terdaftar di kecamatan, terang Zulhamdan, nantinya pimpinan PUKK yang akan merekomendasi pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Pimpinan Cabang F SPBPU-K SPSI di masing-masing daerah.

Setelah melalui tahapan itu, lanjut dia, pimpinan cabang kemudian menyampaikan kepada Pimpinan Daerah F SPBPU - K SPSI Provinsi Riau untuk dibuatkan Kartu Tanda Anggota atau KTA.

"Tandatangan di KTA juga dilakukan bersama antara pimpinan cabang masing-masing daerah serta pimpinan daerah," kata Zulhamdan, didampingi Bendahara Suriyadi dan Edy Syofyan, SH, Wakil Sekretaris yang juga adalah Ketua Bidang Hukum PD F SPBPU - K SPSI Provinsi Riau.

Rapat rutin Pengurus PD F SPBPU - K SPSI Riau ini, dihadiri pula oleh Syaiful Aula, Wakil Ketua, Syafrizal Mandai, Wakil Ketua, Sudarno, Wakil Ketua Bidang Eksistensi, Malik, Ketua Bidang Pemukiman Perumahan dan Pemukiman, serta beberapa pengurus lainnya.***