Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), berencana menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar turut serta membantu penanganan stunting di Kota Bertuah.

"Karena kemarin kita dapat informasi bahwa Kemenkumham ada memberikan bantuan. Mudah-mudahan diakomodir sehingga bisa memberikan bantuan berupa bahan pangan atau PKMK, pangan khusus medis khusus," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru Muhammad Amin, Senin (17/7/2023).

Ia menyampaikan, ada 9 orang yang bakal diajukan ke Kemenkumham sebagai calon penerima bantuan BAAS yang terdiri dari 5 anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan 4 ibu hamil (bumil).

Kesembilan orang calon penerima bantuan tersebut terindikasi stunting sesuai hasil audit kasus stunting yang dilakukan Disdalduk KB degan tim pakar percepatan penurunan stunting pada pekan kemarin.

"Dari audit kasus stunting yang dilakukan, ada 40 (orang) yang jadi sasaran yakni 4 catin (calon pengantin), 17 baduta, 11 bumil, dan 4 orang ibu paska salin. Namun dari pemeriksaan, pengukuran, serta analisa oleh tim pakar, yang terekomendasi ada 12 orang," terang Amin.

"Kemudian dari 12 orang yang terekomendasi di antaranya 5 baduta, 4 bumil dan 3 ibu paska salin, yang kita ajukan (sebagai calon penerima bantuan Kemenkumham) hanya 9 orang, ibu hamil dan baduta saja. Sementara ibu paska salin rekomendasinya hanya ber KB saja," 
ulas dia.

Selain mengajukan bantuan ke Kemenkumham, terang Amin, pihaknya bersama OPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketapang, PUPR, Perkim, Baznas serta BPJS Kesehatan juga menyusun upaya intervensi dan pendampingan terhadap 12 orang terindikasi stunting sesuai rekomendasikan tim pakar.

"BPJS kita libatkan karena ada beberapa warga kita yang menjadi sasaran atau yang terekomendasi ini belum menjadi peserta BPJS," tutupnya. (***)