Betuah Pekanbaru - Angkutan Massal Berbasis Jalan atau Bus Rapid Transit (BRT), nantinya akan beroperasi di Kota Pekanbaru guna meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum sekaligus mengurai kemacetan.

Hal itu seiring dengan dijadikannya Kota Pekanbaru dan enam kota lainnya yakni Makassar, Batam, Bandung, Semarang, dan Surabaya sebagai pilot project pengembangan transportasi umum massal berbasis jalan oleh Kementerian Perhubungan sejak 2019 lalu.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menyebutkan, untuk pengembangan transportasi itu nantinya akan dibangun BRT dengan lajur khusus yang akan dibawahi oleh Sustainable Urban Transport Programe Indonesia (Sutri Nama) dan Indonesiaan Bus Rapid Transit Corridor Development Project (Indobus).

Saat ini, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) sebagai mitra pelaksana sudah  menuntaskan pembuatan Feasibility Study atau FS dalam pengembangan BRT di Kota Pekanbaru.

"Kalau kita lihat memang desain-nya cukup bagus dan banyak manfaatnya. Manfaatnya itu mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara," ucap Muflihun, usai pertemuan dengan Country Director GIZ Indonesia Hansen Martin, Kamis (19/10/2023).

Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Hotel Pangeran itu, GIZ sekaligus melakukan ekspos pembangunan BRT di Pekanbaru.

"Dalam ekspose ini fokus untuk pengembangan sektor transportasi, mungkin jalur bus. Bus penumpang, Sudirman, Nangka, Soebrantas, dan Garuda Sakti," ungkap Muflihun.

Ia menilai, dengan dihematkannya volume kendaraan di jalan dan beralih ke transportasi umum merupakan langkah yang bagus untuk sekelas Kota Pekanbaru termasuk 10 kota terpadat di Indonesia.

Hanya saja, lanjut Muflihun, Pemko Pekanbaru masih mencoba mencari solusi untuk pembiayaannya. Pasalnya, untuk biaya tersebut akan menggunakan biaya yang sangat besar mencapai ratusan miliar.

"Jadi kita masih mencoba mencari pembiayaannya. Karena ini membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Kita bisa sharing dengan provinsi dan juga pusat bagaimana bisa mengakomodir di Pekanbaru," sebutnya.

Sebab, terang dia, pembangunan BRT itu sejauh ini baru berbentuk gagasan dan belum ada penganggaran dari Pemko Pekanbaru. Jika memang diperlukan, pihaknya juga tidak akan mengambil kebijakan sendiri.

"Tapi kalau ini memang sangat-sangat dibutuhkan, kita tidak bisa putuskan sendiri, kita akan sharing," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso menjelaskan bahwa nota kesepahaman terkait pengembangan BRT sudah berlangsung pada tahun 2019 silam. Ada sejumlah upaya sudah dilakukan di antaranya dengan perbaikan transportasi massal di Kota Pekanbaru.

Dirinya menyebut bahwa kota ini sudah memiliki Trans Metro Pekanbaru sejak tahun 2009. Di samping itu, pihaknya juga terus melakukan perbaikan untuk persiapan penggunaan BRT nantinya.

Kota Pekanbaru juga sudah memiliki 
rencana induk jaringan transportasi  jalan sejak tahun 2022. Ia berharap Pekanbaru bisa memiliki transportasi massal sebagai Ibukota Provinsi Riau.***