Betuah Pekanbaru - Rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2023 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sempat diskors dua jam lantaran tak hadirnya Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.

Skors berawal dari interupsi Anggota DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga. Interupsi ia sampaikan ketika Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution baru akan memulai menyampaikan laporan LKPj pada paripurna yang belangsung di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki Gedung DPRD Pekanbaru, Senin (4/3/2024) sekitar pukul 12.30 WIB.

"Izin pimpinan, kita minta Pj walikota hadir di sini. Masak sudah di ujung-ujung masa jabatan tidak datang. Yang sepanjang 2023 anggaran dia yang atur, kenapa sekda yang membacakan," ucap Dapot, yang disusul interupsi dari Anggota DPRD Krismat Hutagalung.

Dikatakan Krismat, LKPj pemerintah daerah sesuai aturan berlaku harus disampaikan secara langsung oleh kepala daerah.

"Tolong dibacakan kembali, apakah boleh (Sekda) membacakan (LKPj). Karena yang kami lihat dalam PP (peraturan pemerintah), itu harus disampaikan kepala daerah," ujarnya.

Mendapat interupsi dari Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama, Nofrizal dan Tengku Azwendi Fajri yang memimpin jalannya sidang, memutuskan skors hingga pukul 14.00 WIB.

Lantaran Pj Walikota Pekanbaru Muflihun tak juga bisa hadir, rapat paripurna tetap dilanjutkan.

Usai paripurna, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi menyampaikan alasan ketidakhadiran Pj walikota. Yang mana di waktu bersamaan, Pj walikota tengah mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri.

"Memang tadi sempat diskors, ada interupsi dari anggota dewan meminta pak walikota untuk hadir. Tapi bapak walikota sendiri sedang mengikuti rapat koordinasi dengan Mendagri yang dihadiri juga oleh beberapa menteri berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadapi puasa dan lebaran," ungkapnya.

Dalam rakor itu, terang Indra, juga ada pembahasan terkait inflasi.

"Rakor ini diikuti juga oleh seluruh gubernur dan bupati/walikota. Itulah kenapa bapak walikota tidak bisa hadir pada paripurna ini," tutupnya.

Ada tiga hal pokok yang disampaikan dalam LKPj 2023 tersebut, pertama terkait evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan selama 2023, Kedua kegiatan-kegiatan proritas yang dilaksanakan, dan ketiga terkait kebijakan dan saran-saran Anggota DPRD pada APBD 2023.***