Betuah Pekanbaru- Konflik antara Warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru dan Warga Tualang serta Maredan Barat, Siak, dengan PT. Surya Intisari Raya (SIR), sepertinya belum akan tuntas.

Hal itu terungkap dari surat yang dikirim oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Melayu Riau, yang merupakan pemegang kuasa kuasa dari warga Okura, Tualang dan Maredan Barat, tanggal 8 Maret 2024.

Surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Cq Kadisbun Riau/Satgas Tim Terpadu, sudah dikirimkan pada tanggal dan hari yang sama, dengan perihal mohon konfirmasi I, tentang tuntutan hak 20% masyarakat kepada PT. SIR.

Surat dari AMA Melayu Riau

Ditandatangani oleh Heri Ismanto, Ketua AMA Melayu Riau, serta Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Okura, Deni Afrialdi, Ketua Aliansi Masyarakat Maredan Barat, Riko Kurniawan dan Ketua Aliansi Masyarakat Tualang Bersatu, Muhammad Yafis.

"Kita sudah berkirim surat kepada Gubernur Riau melalui Kadisbun Riau untuk melakukan konfirmasi pertama soal tindak lanjut masalah tuntutan masyarakat terhadap PT. SIR," kata Datuk Heri Ismanto, kemarin.

Kata Datuk Heri, berdasarkan kuasa masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kota Pekanbaru, Masyarakat Desa Tualang dan Desa Maredan Barat, Kabupaten Siak, perlu kiranya AMA Melayu Riau bersama perwakilan masyarakat untuk mempertanyakan kembali terkait tindak lanjut laporan masyarakat setelah dilakukan investifasi oleh Satgas Tim Terpadu Penyelesaian Konflik antara Masyarakat dengan PT. SIR.

"Masalah ini dulunya dimediasi langsung oleh Gubernur Riau Edy Natar," ujar Datuk Heri dalam suratnya.

Konflik ini berawal dari beberapa bulan lalu, dimana masyarakat Okura menggugat perpanjangan HGU PT. SIR karena dinilai belum memberikan hak 20% kemitraan kepada masyarakat.

Dalam perjalannya, masalah ini lantas mendapat perhatian penuh dari Gubri Edy Natar sehingga terbentuklah Tim Satgas Terpadu yang bertugas untuk menyelidiki, dan menuntaskan masalah masyarakat dengan PT. SIR, yang kini ternyata kembali dipertanyakan oleh AMA Melayu Riau, selaku kuasa masyarakat 3 desa.(cei)***