Betuah Pekanbaru - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diproyeksikan sebesar Rp3,31 triliun.

Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp316 miliar dari APBD murni 2024 senilai Rp2,99 triliun.

Besaran APBD-P 2024 itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati oleh Pemko Pekanbaru dan DPRD setempat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD-P 2024 antara Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan pimpinan DPRD, pada rapat paripurna, Sabtu (31/8/2024) sore.

Usai paripurna, Risnandar menyampaikan jika proyeksi APBD-P 2024 sebesar Rp3,31 triliun itu terdiri dari pendapatan sebesar Rp3,301 triliun, belanja sebesar Rp3 triliun, penerimaan pembiayaan Rp9,034 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar.

Dikatakannya, adanya peningkatan anggaran di APBD-P 2024 sekitar Rp316 miliar didominasi oleh penerimaan dari Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat.

Risnandar menyebutkan jika dirinya banyak menemukan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga APBD Pekanbaru sejauh ini hanya bisa di bawah angka Rp3 triliun.

"Oleh karena itu, saya meminta para kepala organisasi perangkat daerah untuk lebih giat meningkatkan kinerja mereka, terutama di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Evaluasi kinerja akan dilakukan secara ketat untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan, terutama terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi, seperti retribusi sampah.

"Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ucapnya.

Selain itu, Risnandar juga mencatat bahwa kebutuhan di sekretariat DPRD harus disesuaikan seiring dengan penambahan lima Anggota DPRD pada tahun ini. Penambahan lima anggota DPRD ini turut berkontribusi dalam peningkatan anggaran.***