Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, tahun ini menyiapkan anggaran sekitar Rp31 miliar untuk membangun Senapelan yang merupakan kecamatan tertua asal mula berdirinya Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, anggaran puluhan miliar itu terdiri dari pagu anggaran untuk Kecamatan Senapelan di angka Rp108 hingga Rp109 miliar.

Kemudian terdapat tambahan pagu anggaran sekitar Rp21 miliar dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Rincian anggaran untuk membangun Senapelan itu disampaikan Markarius Anwar pada Musrenbang tingkat Kecamatan Senapelan, yang berlangsung di aula kantor kecamatan setempat, Senin (2/3/2026).

Di kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Pada periode kepemimpinan saat ini, kepala daerah secara aktif menghadiri Musrenbang di seluruh kecamatan.

"Saya dan walikota secara bergantian menghadiri musrenbang, agar seluruh wilayah tetap terjangkau," ujarnya.

Forum Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menangkap aspirasi warga secara langsung. Dalam forum tersebut, pemko dapat menilai urgensi setiap usulan yang disampaikan warga, apakah masuk kategori prioritas, dapat ditunda hingga tahun berikutnya, atau memang belum memungkinkan untuk direalisasikan.

"Kami ingin melihat dan mendengar langsung aspirasi warga. Dari cara penyampaian hingga penekanan suara, biasanya dapat tergambar tingkat urgensinya. Itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam merangkum prioritas pembangunan," tegas Markarius.

Disebutkannya, pembangunan tidak boleh semata-mata bersumber dari perencanaan teknokratis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Melainkan, perencaan pembangunan harus berbasis aspirasi warga.

"Selama ini, proses Musrenbang telah berlangsung setiap tahun. Namun, belum seluruhnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program," tutur Markarius.

Karena itu, pemko berupaya memperkuat pola komunikasi langsung dengan warga. Selain melalui musrenbang, dirinya dan walikota juga kerap turun langsung ke lapangan menindaklanjuti pengaduan warga, ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), maupun tokoh masyarakat.

"Kami juga menyediakan alokasi khusus untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat," tutup Markarius.***