Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membutuhkan anggaran senilai Rp1,8 triliun untuk menyiapkan infrastruktur dasar Kawasan Industri Tenayan (KIT) di wilayah Kecamatan Tenayan Raya. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, untuk menyiapkan infrastruktur itu pemerintah kota akan menggandeng badan usaha melalui PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) selaku BUMD milik Pemko Pekanbaru.

Keberadaan PT SPP, terang Ingot, guna mempermudah kerjasama bussiness to bussiness dengan pihak swasta. Ia menilai PT SPP sebagai satu instrumen bisnis dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Nantinya pemerintah kota akan mengoptimalkan peran dari PT SPP untuk ikut dalam pengembangan KIT, mengingat PT SPP memiliki ruang lingkup usaha pengelolaan kawasan industri.

"Jadi kita mendorong PT SPP bisa menggaet pihak swasta lainnya untuk bisa ikut dalam pengembangan KIT," ujar Ingot, Kamis (23/1/2020).

Saat ini, terang dia, pemerintah kota sudah menyiapkan dokumen tentang pengembangan kawasan industri. Persiapannya dari rentang tahun 2013 hingga 2017.

"Kita siapkan dokumen untuk pengembangan kawasan industri," ungkapnya.

Kawasan industri di Pekanbaru sudah diharapkan kehadirannya sejak tahun 1993 silam. Ada kawasan industri dalam RUTR Kota Pekanbaru.

Kawasannya pun ditetapkan di Tenayan Raya pada tahun 1999. Proses pembebasan lahan berlangsung pada tahun 2001 hingga tahun 2004. 

Luas lahan yang dibebaskan mencapai 306 hektare. Pemerintah Provinsi Riau pun membangun akses jalan yang kini menjadi outer ringroad atau lingkar luar Pekanbaru..Proses pembangunannya pada tahun 2008. PLTU pun berdiri dua tahun setelahnya yakni tahun 2010 silam.

Kawasan PLTU ini berada di dalam lahan kawasan industri yang sudah dibebaskan. PLTU menempati 40 hektar dari ratusan hektar lahan yang ada di kawasan itu..Saat ini masih ada 266 hektar lahan yang akan dikembangkan menjadi KIT. (abd)