Betuah Pekanbaru - Puluhan tokoh masyarakat dan ulama di Provinsi Riau, mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tanggapan terhadap aksi penolakan kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Bumi Lancang Kuning.

Aksi penolakan itu sebelumnya digelar sekelompok orang di depan kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin 23 November 2020 lalu.

Pernyataan sikap yang berlangsung di Masjid Al Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru pada Senin (6/12/2020) malam tersebut turut dihadiri Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS.

Tampak juga sejumlah tokoh dan ulama seperti Zulhusni Domo, Yana Mulyana, Khalid Tobing, Azlaini Agus, Tengku Zulmizan Asegaf, Fauzi Kadir, serta perwakilan dari beberapa BEM dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pekanbaru dan puluhan tokoh lainnya.

Dikutip dari laman Riaupos.co, berikut pernyataan sikap tokoh dan ulama di Riau ;

Pertama, menurut syariat Islam, adat istiadat budaya Melayu dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia tidak ada sama sekali untuk melakukan penolokan terhadap HRS untuk hadir ke Provinsi Riau.

Kedua, mengecam adanya pencatutan nama tokoh, dan organisasi dalam aksi penolakan HRS di Riau tanggal 23 November 2020 karena aksi itu telah menimbulkan kegaduhan dan adu domba antar eleman masyarakat Riau. 

Ketiga, penahanan terhadap Husni Thamrin dan Muhammad Nur Fajril sangat melukai rasa keadilan ditengah masyarakat. Penegakan hukum terasa sangat tumpul ke atas dan amat tajam kebawah. Oleh karena itu kami menyerukan agar aparat penegak hukum menunaikan amanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip keterbukaan tetap berpegang teguh terhadap kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak menggunakan kekerasan serta tidak diskriminatif.

Keempat, menyerukan kepada seluruh eleman masyarakat agar tetap mengokohkan persatuan, meluruskan barisan dan selalu berada dalam satu komando ulama.  

Kelima, menyerukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk senantiasa melakukan pendekatan yang persuasif, merangkul, mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan mengindari kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis.

Di kesempatan itu, UAS yang bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara menyampaikan jika aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terdapat pencatutan nama organisasi masyarakat (ormas) dan juga tokoh masyarakat Riau. 

"Maka kalau orang batil bicara, orang betul diam nanti yang batil itu lama-lama merasa betul, dan orang betul merasa batil. Dan masyarakat yang tidak mengerti lalu melihat itu campur aduk bingung abu-abu. Maka, alim ulama, tokoh masyarakat Riau mesti memberikan pernyataan. Alhamdulillah pada hari ini tokoh-tokoh, ulama dan masyarakat Riau hadir," ucap UAS seperti dikutip dari Cakaplah.com.

Sebelum membacakan pernyataan sikap, UAS meminta setiap perwakilan dari masing-masing Ormas dapat memberikan pernyataan atau statement yang mana nantinya video ataupun tulisan tersebut akan disebarluaskan melalui media cetak, online ataupun media sosial.

"Maka malam ini satu orang yang memberikan pernyataan satu statement, direkam dengan vidio, ditulis oleh media, lalu kemudian ada penyataan bersama. Begitulah kita menunjukkan bahwa di Riau ini masih ada alim ulama, masih ada tokoh masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah SWT," pungkasnya.

Sementara itu Hj Azlaini Agus yang juga merupakan tokoh masyarakat Riau menegaskan bahwa sekelompok orang yang melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kehadiran HRS di Riau pada tanggal 23 November lalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Karena itu rasanya tidak lah mungkin ada tokoh masyarakat Riau yang secara sadar menolak kedatangan imam besar HRS. Karena itulah jelas bahwa mereka yang melakukan aksi tanggal 23 November 2020 itu jelas lah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah mencatut nama banyak orang," ujarnya.

Karena menilai saat ini situasi sudah sangat tidak kondusif, Azlaini Agus beserta ulama dan tokoh masyarakat Riau lainnya berkumpul untuk menyatakan sikap dan menegaskan bahwa aksi tanggal 23 November itu bukan aksi dari para tokoh-tokoh dan juga ulama Riau.

"Karena itu hari ini kita membuat pernyataan bahwa aksi tanggal 23 November itu bukan lah aksi dari tokoh-tokoh masyarakat Riau yang sejatinya. Itu adalah aksi dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kita meminta mereka yang sudah mencatut nama itu wajib bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan," katanya.

Hj Azlaini Agus juga berharap proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua FPI Pekanbaru M Al Husnie Thamrin dan anggota FPI Pekanbaru M Nur Fajri harus dikontrol dan harus berjalan dengan baik.

"Kalau memang dia bersalah, pasal mana yang dia langgar?," ujarnya. (red)