Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk penanganan dan pencegahan stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak usia di bawah lima tahun (balita) serta ibu hamil.

Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan, dari total anggaran Rp35 miliar itu, Rp21 miliar di antaranya diperuntukan pada bidang kesehatan guna mendukung layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

Karena menurut Firdaus, peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita akan lebih maksimal di dalam mencegah stunting.

"Sehingga pada tahun 2022 Kota Pekanbaru bisa zero stunting," ujarnya dalam rembuk stunting sebagai aksi konvergensi dan pencegahan stunting di Kota Pekanbaru, Kamis (22/7/2021).

Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kota, pada kegiatan tersebut Firdaus mengajak lembaga dan berbagai pihak ikut andil membantu upaya menurunkan angka stunting di Ibukota Provinsi Riau.

Ia menyebut anggarannya bisa bersumber dari CSR dunia usaha, hibah, infak, wakaf dan kegiatan lainnya sehingga bisa meningkatkan akses layanan kesehatan dan layanan sanitasi.

Disampaikannya, terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan stunting.

OPD dimaksud di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Dalduk KB, DP3AM, Bappeda, serta Dinas Dukcapil.

Ada 15 kelurahan di Kota Pekanbaru yang bakal menjadi fokus penanganan dan pencegahan stunting. Seluruhnya saat ini masuk dalam zona merah stunting lantaran banyaknya temuan kasus kekurangan gizi pada balita.

Ke-15 kelurahan tersebut yakni Kelurahan Rejosari, Suka Mulia, Melebung, Tanjung Rhu, Bencah Lesung, Pesisir, Rumbai Bukit, Tuah Negeri, Bambu Kuning, Sialang Sakti, Tirta Siak, Tebing Tiggi Okura, Air Dingin, Limbungan Baru, serta Lembah Sari.

Jumlah balita yang stunting di belasan kelurahan itu mencapai 436 orang dari total 9.794 balita di seluruh kelurahan tersebut. (rki)