Betuah Pekanbaru - Mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, meminta kepada Syahril Abubakar selaku Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk mendukung BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP) dalam mengelola Blok CPP. Bukan malah memberikan statement yang menimbulkan gaduh dan syak wasangka di antara pemangku kebijakan di Provinsi Riau.

Semestinya, kata dia, Syahril bisa mendinginkan dan berusaha mencarikan jalan terbaik bagi BUMD di negeri ini.

"Syahril harus berpikir secara profesional. Harus diselidiki dulu apa masalahnya, jangan langsung klaim PT BSP tidak mampu. Dia harus kembali belajar sejarah, bagaimana selama hampir 20 tahun PT BSP mengelola Wilayah Kerja CPP. Sudah banyak ilmu dan pengalaman yang didapat dalam mengelola ladang minyak di bumi Melayu ini. Apakah dia tahu, berapa banyak pekerja yang berasal dari PT BSP di BOB PT BSP-Pertamina Hulu. Jadi jangan asal bicara jika tidak tahu apa masalahnya," sebut Wan, menanggapi pernyataan Syahril di media yang menyarankan agar CPP Blok dikelola Pemprov Riau.

Dikatakan mantan Ketua DPW PPP Provinsi Riau ini, untuk mengelola WK CPP, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas tidak asal tunjuk begitu saja dan menyerahkan pengelolaan WK CPP kepada PT BSP.

"Mendapatkan WK CPP ini butuh perjuangan dari Tim PT BSP, tokoh Riau dan masyarakat Riau. Harapan besar, bagaimana aset dan sumber daya alam daerah harus dikembalikan kepada daerah itu sendiri, supaya PAD ini dapat lebih dimaksimalkan bagi kemajuan negeri ini. Bukan persoalan provinsi atau kabupaten yang mengelolanya. Namun, yang penting dikelola oleh putra-putri daerah ini. Anak jati diri Melayu," ujarnya.

Ketika pertama kali WK CPP kembali ke pangkuan bumi Lancang Kuning, Wan mengatakan dirinya juga turut serta menjadi bagian dari pelaku sejarah. Mengingat hamparan terbesar WK CPP ini berada di Siak dan kesigapan Bupati Siak pertama Arwin AS membentuk PT Bumi Siak Pusako makanya WK CPP diserahkan kepada Pemkab Siak.

"Meski pengelolaan diserahkan kepada BUMD Kabupaten Siak, kabupaten lain dan Pemerintah Provinsi Riau juga terlibat dalam pembagian saham. Dan pembagian saham ini, bukan dalam satu kali pertemuan. Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Semuanya akhirnya disepakati dengan baik," ungkapnya.

Untuk itu, Wan Abubakar meminta jangan lagi ada dikotomi dan menuding tanpa dasar perusahaan daerah tak mampu menjalankan dan mengelola WK CPP dan kemudian membeo membenarkan apa yang ditudingkan Muhammad Nasir. Mendesak pengelolaan WK CPP ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

"Ini belum lagi bekerja dibilang tidak mampu. Kontrak pengelolaan WK CPP ini baru akan dijalankan PT BSP tanggal 9 Agustus 2022 sampai 9 Agustus 2042. Nah dalam interval waktu diataslah bisa dikatakan BUMD ini mampu atau tidak mampu. Ini ibarat seperti bunga, belum lagi mekar sudah dipatahkan pucuknya. Belum lagi nampak perubahannya sudah dikatakan tidak mampu," ucapnya.

Sebagai Lembaga Adat, LAM Riau dikatakan Wan harus mendukung sepenuhnya pengelolaan WK CPP 100 persen oleh PT BSP. Bukan malah mengomentari dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Bahkan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kemajuan BUMD di negeri ini.

“Saya yakin ada kepentingan di balik itu, dan saya juga melihat ini nantinya akan menimbulkan perhatian dari pusat seolah olah Riau ini tidak bersatu, pemerintah nantinya akan meninjau lagi apa yang telah kita dapat untuk daerah," katanya lagi.

Tidak hanya mengkritisi Syahril sebagai pemangku Lembaga Adat Melayu Riau. Wan juga meminta kepada Anggota DPR RI Muhammad Nasir untuk tidak mengobok-obok negeri ini demi kepentingan pribadinya.

"Jangan lah karena kepentingan pribadi, kemudian malah menggunakan wadah kekuasaannya di DPR RI. Jangan membangkitkan kemarahan di tanah Melayu. Seenaknya saja mengatakan supaya pengelolaan WK CPP dikembalilan kepada negara. Negeri ini telah terlalu lama terampas Sumber Daya Alamnya, disaat anak jati Melayu menunjukkan kemampuannya mengelola potensi SDA ini malah dibilang tidak mampu. Anda sebagai utusan dari Riau di DPR RI, seharusnya membantu Riau," tegasnya.

Sebagai orang yang pernah menjabat posisi sentral di negeri ini Wan Abubakar mengatakan akan terus memberikan dukungan kepada PT BSP serta Direktur PT BSP Iskandar dan jajaran yang telah menunjukkan keprofesionalannya dalam menjalankan roda perusahaan.

Wan juga meminta pemegang saham di PT BSP untuk bersama-sama menggelar RUPS menyikapi hal ini memberikan bantuan kepada PT BSP. Supaya bisa menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari apa yang terjadi saat ini. (rls/danta)