Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menargetkan angka stunting atau kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan kondisi gagal tumbuh terhadap anak usia di bawah 5 tahun bisa turun di angka 6 persen pada 2023 mendatang.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil mengatakan, pada tahun ini angka stunting masih di angka 11,5 persen. Untuk itu, pemerintah kota melalui tim bakal membuat program bagi masyarakat untuk mencegah kasus stunting sehingga memenuhi indikator turun ke angka 6 persen.

"Dari indikator itu, apa yang mesti kita harus penuhi lagi, apa yang harus kita lengkapi lagi," ucap Jamil yang juga selaku Ketua Tim Penurunan Stunting Pekanbaru, Jumat (8/7/2022). 

Pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi master analis situasi dan pemetaan program pencegahan dan penurunan stunting. Mereka membahas sejumlah upaya untuk mengejar indikator penurunan stunting. 

Jamil mengaku, pemerintah kota juga menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Jika tidak bisa diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maka pemerintah kota bakal menggunakan APBD. 

"Tim di lapangan juga kita minta memberikan data secara konkret (kasus stunting) nantinya. Hari ini tahap awal untuk penurunan stunting di Pekanbaru," ungkapnya. 

Sebelumnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kota Pekanbaru, mendata sebanyak 100.048 keluarga di Kota Pekanbaru beresiko stunting atau kurangnya asupan gizi.

Jumlah ini sesuai dengan hasil pendataan keluarga yang dilakukan Disdalduk-KB Kota Pekanbaru tahun 2021 lalu. 

Kepala Disdalduk-KB Kota Pekanbaru Muhammad Amin mengatakan, untuk keluarga yang memiliki resiko stunting pihaknya saat ini sudah mulai melakukan penanggulangan.

"Seperti kami lakukan pendampingan mulai dari masa sebagai calon pengantin, hamil, pasca melahirkan hingga anak berusia 0-2 tahun," ungkapnya.

Amin menyebut untuk kasus stunting sendiri di Kota Pekanbaru saat ini berjumlah 333 kasus. Jumlah ini tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. 

Namun demikian jumlah kasus tersebut  untuk Provinsi Riau masih terbilang paling rendah. Termasuk juga jauh dibawah standar nasional. 

"Kalau nasional itu 14 persen, untuk Kota Pekanbaru diangka 11 persen. Artinya kita masih dibawah target nasional," pungkasnya. (rki)