Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DPRD setempat, menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD murni tahun 2023 senilai Rp2,699 triliun.

Kesepakatan itu tercapai pada rapat paripurna dan ditandai dengan penandatanganan MoU antara Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun dan Ketua DPRD Sabarudi.

"Mudah-mudahan dengan adanya penambahan angka dari tahun sebelumnya (2022) bisa seluruh kegiatan terealisasi," harap Muflihun, usai paripurna.

"APBD ini kan asumsi pendapatan kita. Mudah-mudahan bisa terealisasi pendapatannya dan APBD bisa sesuai angkanya dengan yang kita sepakati hari ini," ulasnya.

Disampaikan Muflihun, penanganan banjir, perbaikan jalan rusak dan penanganan sampah masih menjadi program prioritas di 2023 mendatang.

"Kemudian apa program pusat yang harus dilaksanakan, kita laksanakan. Penanganan stunting juga kita masukkan, pencegahan inflasi, santunan kematian, beasiswa, puskesmas, juga subsidi UMKM," urai Muflihun.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi menyebutkan, KUA-PPAS APBD 2023 senilai Rp2,699 triliun itu terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,699 triliun lebih, belanja daerah Rp2,6 triliun lebih, penerimaan pembiayaan 0, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.

"KUA-PPAS APBD 2023 ini ditandatangani oleh Penjabat Walikota Pekanbaru dan pimpinan DPRD pada rapat paripurna," ujarnya. (rki)