Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, di 2023 mendatang berencana untuk memulai penerapan program Universal Health Coverage (UHC).

"Kalau bisa di 2023 pertengahan kita upayakan (penerapannya). Tapi tentu kita ingin lebih cepat UHC itu," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kamis (1/12/2022).

Untuk percepatan, kata dia, pemerintah kota telah membentuk tim kecil yang akan bertugas membahas dan melengkapi sarat-sarat agar UHC bisa segera diterapkan di Pekanbaru.

Saat ini, penerapan UHC masih terkendala akibat adanya tunda bayar tagihan jaminan kesehatan tahun 2021 lalu, dan juga ada yang mesti dibayar pada Desember ini. Selain itu, data warga penerima UHC juga perlu disempurnakan lagi.

"Karena itu kita bentuk tim kecil yang tugasnya pertama untuk menginventarisir masalah. Kedua adalah membuat rencana-rencana kerja ke depan seperti apa. Kemudian juga menghitung kebutuhan biayanya," ucap Indra.

Di samping itu, pemerintah kota juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membantu memabayar iuran BPJS kesehatan bagi warga yang nantinya masuk UHC.

"Kita tentu ingin ada dukungan dari provinsi. Karena memang provinsi itu untuk BPJS nya kan 55 persen provinsi yang nanggung, dan 45 (persen) itu kita yang nanggung, tapi kan uangnya cukup besar itu," tutupnya.

UHC sendiri merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.

Dalam program ini, nantinya warga bisa mendapat pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit dengan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).***