Betuah Pekanbaru - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, menyebutkan jika dirinya tidak akan melakukan intervensi dalam lelang jasa angkutan sampah yang kini tengah berlangsung melalui Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Hal itu disampaikannya menyikapi apakah dua perusahaan swasta yang kini bertugas mengangkut sampah di zona I dan II masih diperbolehkan mengikuti pelelangan.

Sebab dari hasil evaluasi, kedua rekanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) itu dinilai kurang maksimal dalam menjaga kebersihan di Ibukota Provinsi Riau.

"Terkait siapa yang mendaftar, saya di sini (pelelangan) tidak mengintervensi siapapun. Artinya, silahkan ikut lelang," ucapnya, Senin (5/12/2022).

Namun demikian, ia menegaskan agar Dinas LHK menyempurnakan proses pelelangan dan kontrak kerjasama sehingga ke depannya tidak ada lagi sampah yang berserakan.

"Saya minta OPD terkait untuk betul-betul memperhatikan itu. Jangan sampai terulang seperti kejadian sekarang ini, kita lihat kemarin saat di pihak ketigakan sampah juga masih berserak," ujarnya.

Ia mengaku tak lagi menginginkan alasan sampah tidak diangkut lantaran keterbatasan armada yang dimiliki rekanan.

"Jangan nanti alasan pihak ketiga, alasan mobil kurang. Karena kontrak inikan kita yang buat, jadi diperhatikan betul," pintanya.

"Kemarin saya sudah menghubungi Sekda kemudian DLHK dan OPD lain seperti Bappeda untuk menghitung berapa jumlah lokus perumahan, berapa toko dan juga sumber pembuangan sampah termasuk trans depo itu agar perhatikan," ulasnya. 

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah mulai melakukan pelelangan jasa angkutan persampahan tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp57.933.125.900.

Jasa angkutan sampah itu dilelang melalui situs LPSE Pekanbaru. Pada papan pelelangan ditampilkan dua paket yang dilelang yakni untuk zona I dengan pagu anggaran senilai Rp29.500.868.300 dan zona II sebesar Rp28.432.257.600.

Untuk pendaftaran peserta pelelangan sendiri ditutup tanggal 22 Desember mendatang.***