Betuah Pekanbaru - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus meningkatkan kinerja guna mendongkrak penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP sendiri merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Disampaikan Muflihun, saat ini nilai MCP Pekanbaru masih rendah di angka 76 persen.

"Tadi kita menggelar rapat tindaklanjut atas rekomendasi evaluator pada penilaian Penjabat Walikota Pekanbaru. Ternyata nilai MCP kita hanya 76 persen, kita minta OPD segera melapor kenapa nilai ini bisa rendah," ucapnya, Senin (12/12/2022).

Selain itu, kata Muflihun, OPD juga diingatkan agar melakukan percepatan pelaporan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Pasalnya, masih ada beberapa OPD yang sama sekali belum melakukan pelaporan P3DN. "Untuk itu, kita minta semuanya (OPD) segera memberikan laporan. Jangan sampai ada yang nol," pungkasnya.***