Betuah Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, melakukan studi konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru dalam rangka mempelajari program Gerakan Pangan Murah (GPM), Selasa (11/4/2023).

Dalam kunjungan kerja ini, rombongan DPRD Pasaman Barat dipimpin Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra didampingi Ketua Komisi II Syafridal serta dihadiri 9 orang anggota DPRD setempat.

Kemudian hadir juga Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Pasaman Barat.

Kedatangan rombongan DPRD Pasaman Barat disambut secara langsung oleh Kepala Disketapang Kota Pekanbaru El Syabrina didampingi Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ismail, Kabid Keamanan dan Konsumsi Pangan Yarnengsih Alam, serta Analis Ketahanan Pangan Purwati dan beberapa jajaran.

''Kedatangan kami ke Pekanbaru untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan program-program unggulan lain yang bisa kami contoh untuk mendukung program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat. Kami ingin belajar sehingga bisa ikut juga dilaksanakan di Pasaman Barat,'' ucap Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra saat membuka diskusi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Disketapang Kota Pekanbaru El Syabrina menyebutkan jika pihaknya sejak beberapa bulan terakhir memang sangat intens melaksanakan GPM guna menekan laju inflasi.

''Alhamdulillah, saat ini inflasi di Pekanbaru sudah stabil berada di angka 5,4 persen, dan itu sudah cukup jauh turun," ungkapnya.

"Hal tersebut juga berjalan sinergis. Dimana untuk ketersediaan bahan pangan dan harga juga relatif stabil dan tidak ada kelangkaan untuk ketersediaan barang,'' ulas Kak El, sapaan akrabnya.

Untuk GPM sendiri, kata dia, di 2023 ini Disketapang Pekanbaru berencana menggelar GPM sebanyak 22 kali dan itu mendapat dukungan dari Bapanas.

Namun, untuk program penyediaan pangan yang akan dijual pada GPM, dijelaskan Syabrina, Disketapang tidak memberikan subsidi.

''Kami di Pekanbaru tidak membuat GPM dengan pola subsidi, melainkan dengan memotong jalur distribusi. Kami bekerjasama dengan Bulog, distributor minyak makan, gula, beras, tepung, daging termasuk dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menyediakan bahan pangan berupa sayuran,'' terang dia.

Ia juga menjelaskan, karena sifatnya tidak subsidi, maka anggaran untuk pelaksanaan GPM di Kota Pekanbaru relatif murah. ''Kalau subsidi, pastinya bisa sangat besar pembiayaannya,'' ujar Syabrina.

Disampaikannya, dengan memotong jalur distribusi, ternyata beban anggarannya relatif kecil untuk dibebankan kepada APBD.

''Kita cukup membangun komunikasi dengan distributor dan menyediakan sarana angkut saja. Kalau belinya di Pekanbaru kan tidak mahal,'' ucapnya.

Nah untuk bahan pangan yang berada di luar daerah Pekanbaru seperti bawang, cabai, papar dia, Disketapang membangun kerjasama dengan beberapa daerah penghasil seperti di Tanah Datar.

''Alhamdulillah, sejauh ini hasilnya cukup memuaskan dan tidak terlalu besar biayanya,'' pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pasaman Barat Syafridal mengaku jika pihaknya banyak mendapat pelajaran dari Disketapang Kota Pekanbaru.

''Ya, kami dalam rangka mempelajari mana yang paling baik. Namun, kami melihat ada sinergi yang saling mendukung antara dinas dan DPRD dalam menyusun program pembanguna, khususnya di bidang Ketahanan Pangan ini,'' jelas dia.

DPRD Pasaman Barat, jelas Syafridal mengaku sangat siap untuk bisa bersinergi dalam menunjang program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti yang dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.***