Betuah Pekanbaru - Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, di penghujung 2023 ini tak bisa lagi melakukan perjalan dinas keluar kota lantaran anggarannya sudah dipangkas.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebutkan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas itu diberlakukan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Bahkan ada yang 100 persen (dipangkas). Ada juga yang tingal sekali dua kali, itu habis," ungkapnya, Senin (2/10/2023).

Dengan dilakukan pemangkasan, kata dia, nantinya bagi pejabat yang ingin melakukan dinas keluar kota mesti mengajukan telaah staf terlebih dahulu ke Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun.

"Kalau itu dianggap penting dan mendukung tugas pokok, itu akan kita dukung dari sekretariat daerah," ujarnya.

Disampaikan Indra, rasionalisasi anggaran perjalan dinas OPD itu bertujuan untuk menyehatkan APBD. Di samping itu pemakaian anggaran juga bisa lebih maksimal dalam melaksanaan program prioritas.

"Jadi kita prioritaskan program prioritas dulu, baru nanti setelah itu kita melakukan perjalanan dinas," tutupnya.

Seperti diketahui, tahun ini ada sejumlah program proritas yang dijalankan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun. Di antaranya santunan kematian, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu, dan subsidi bunga pinjaman bank bagi pelaku UMKM.

Kemudian ada juga Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis), bantuan makanan bagi warga tidak mampu, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.

Terbaru, Pemko Pekanbaru menjalankan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB). Dalam program ini, warga bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menunjukan KTP saat berobat ke puskesmas dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.***