Betuah Pekanbaru - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, diingatkan agar tidak ikut berpolitik ataupun terlibat politik praktis jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, usai mengikuti penyuluhan hukum serentak ciptakan netralitas aparatur pemerintahan dalam mendukung Pemilu tahun 2024, Selasa (23/1/2024) pagi.

Kegiatan yang dipusatkan di ballroom lantai 6 gedung utama perkantoran terpadu Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dikatakan Indra Pomi, sesuai peraturan perundang-undangan, ASN mesti netral dan tidak melakukan politik praktis.

"Untuk itu, kita bersama dengan pak Kanwil sosialisasi berkaitan dengan netralitas ASN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

"Jadi, kita ini sebagai ASN mesti netral, jangan sampai melakukan politik-politik praktis, jangan sampai mengajak orang lain untuk memilih sesuatu atau seseorang," ulas Indra Pomi.

Ia menyebutkan, penyuluhan yang digelar tersebut merupakan salah satu upaya dalam menciptakan ASN yang beribawa, tidak berpihak dan netral.

"Kalau kita sendiri punya pilihan, silahkan. Tetapi kita jangan aktif pulak jadi tim sukses, di medsos posting ini, posting itu. Jadi kita lebih ke bagaimana menciptakan ASN ini beribawa, tidak berpihak, netral," tegasnya.

Hingga saat ini dikatakan Indra Pomi, dirinya belum menerima laporan adanya ASN Pemko Pekanbaru yang ikut berpolitik praktis. "Belum ada. Belum ada sampai sekarang," tutupnya.***