Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berkomitmen untuk tidak lagi menambah hutang dari tunda bayar kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebab, tunggakan pembayaran kegiatan itu sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebutkan, kini pemerintah kota setempat fokus pada pemenuhan pendanaan kegiatan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemenuhan pendanaan itu salah satunya melalui rasionalisasi anggaran. Sehingga, hal ini berdampak pada penurunan realisasi belanja modal tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya (2022)," ucapnya, Kamis (11/7/2024).

Sebagaimana diketahui, Pemko Pekanbaru membukukan nilai utang sebesar Rp163,46 miliar pada 2023 lalu. Angka tersebut turun sebesar Rp21,87 miliar atau 11,80 persen dari tahun 2022.

Melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah, Pemko Pekanbaru tengah melakukan langkah penyesuaian terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini. Hal ini sebagai upaya penyelesaian utang. 

Pemko segera melakukan pembayaran secara bertahap. Karena, masih ada utang yang tercatat di neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

"Berkaitan tentang laporan kekurangan gaji dan tunjangan, itu tidak benar. Seandainya terjadi kekurangan gaji dan tunjangan, maka akan kami tambahkan pada APBD Perubahan 2024," tutup Indra Pomi.***