Betuah Pekanbaru - Dari 500 unit lebih mobil dinas jabatan milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, baru 300 di antaranya yang dikumpulkan. 

Sisanya sekitar 200 unit lagi tak kunjung dikumpul, bahkan ada yang keberadaannya tidak diketahui.

"Hari ini mobil dinas masih banyak yang tidak mengembalikan. Bahkan, keberadaannya tidak jelas," kata Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (16/4/2025).

"Dari 500 lebih yang di data di luar mobil pelayanan, itu sudah 300 lebih yang mengembalikan (dikumpul)," ulasnya.

Untuk ratusan mobil dinas yang tak kunjung dikumpulkan itu, Agung menyatakan bakal dilakukan pengambilan paksa oleh Pemko Pekanbaru.

"Ya (tarik paksa). Kalau tidak kan ada penyalahgunaan dan itu berurusan dengan hukum," tegasnya.

Disampaikan Agung, pengumpulan mobil dinas jabatan itu hanya bertujuan untuk mendata guna menyesuaikan jumlah data dengan fisik kendaraan.

Pengumpulan dan pendataan sendiri dilakukan guna menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab dari laporan BPK, ada mobil dinas Pemko Pekanbaru yang disalahgunakan seperti untuk kepentingan pribadi.

"Sekarang ini kan dalam masa pemeriksaan BPK, itu harus perlu menyiapkan data-data, termasuk aset-aset pemerintah kota. Saya tidak mau menyatakan sama BPK aset kita lengkap sekian, ternyata cek fisiknya gak ada," tutup Agung.

Perintah untuk mengumpulkan mobil dinas jabatan dikeluarkan Agung Nugroho pada 8 April lalu. Pemegang mobil dinas jabatan diberi batas waktu mengumpulkan paling lambat 10 April 2025 pukul 00.00 WIB.***