Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, tahun ini hanya mampu membayar 6 bulan insentif ribuan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW). Ketiadaan anggaran menjadi alasan ketidakmampuan untuk membayar insentif 6 bulan yang tersisa.

"Kemapuan anggaran hanya untuk bayar 6 bulan saja, dan tunda bayar di tahun lalu (2019) 3 bulan, jadi 9 bulan yang dibayarkan," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Azwan, Selasa (15/12/2020), menyikapi permintaan Forum Komunikasi (FK) RT-RW agar insentif mereka dilunasi untuk 12 bulan.

Untuk sisa 6 bulan lagi, sebut dia, akan menunggu hasil audit pemakaian anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Jika insentif yang ditunggak boleh dibayar sesuai arahan BPK, maka akan dibayarkan di 2021 mendatang sesuai kemampuan keuangan.

"Kalau (BPK) boleh, nanti tergantung kemapuan keuangan daerah. (Karena) itu bukan gaji, itu insentif," tegasnya.

Dijelaskan Azwan, tunjangan, insentif dan honorarium yang diberikan pemerintah kota bukan merupakan gaji atau hak yang mesti dibayar setiap bulan.

Akan tetapi, lanjut dia, insentif yang diberikan merupakan biaya operasional. Apalagi RT/RW sebagai organisasi kesosialan masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Maka pemerintah memberikan lah bentuk perhatian berupa insentif. Dulu RT/RW juga gak ada gaji. itu bukan gaji, itu biaya operasional," ucapnya.

Apalagi, terang Azwan, saat ini keuangan pemerintah kota terdampak akibat pandemi Covid-19. Sehingga banyak terjadi pergeseran anggaran untuk percepatan penanganan covid.

Untuk diketahui, sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru, terhadap RT/RW diberikan insentif untuk RT sebesar Rp500 ribu dan RW Rp600 ribu per bulan.

Sementara jumlah penerima insentif RT dan RW di Kota Pekanbaru mencapai 3.844 orang. Mereka yakni 763 orang Ketua RW dan 3.081 orang Ketua RT yang tersebar di 83 kelurahan. (rki)