Betuah Pekanbaru - Sebanyak 70 persen dari total 6 juta jiwa penduduk di Provinsi Riau akan mendapat jatah vaksin Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 dari Pemerintah Pusat.

"Kalau untuk Riau, jumlah vaksin yang akan kita terima itu 70 persen dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk kita 6 juta, jadi 70 persennya sekitar 4 juta lebih. Nah sebanyak itulah vaksin yang akan kita terima," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir, Kamis (31/12/2020) kemarin.

Saat ini, sebut dia, penyaluran vaksin covid masih menunggu tahap pengujian oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum digunakan.

"Sekarang vaksin Covid-19 masih dalam pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan," ucapnya.

Disampaikan Mimi, untuk penerima vaksin Covid-19 tetap pada skala prioritas, dimana sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan seperti tenaga kesehatan, TNI/Polri, pelayan publik, dan lainnya. 

"Sekarang ini masih dilakukan pendataan. Vaksin ini untuk kekebalan tubuh kita agar tidak terinveksi virus Covid-19. Istilahnya hers imunity, jadi terbentuknya kekebalan tubuh," terang dia.

"Namun kalaupun vaksin ini sudah ada, tetap saja kita waspada, dan tetap menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat, sering mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena vaksin ini kan belum selesai dilakukan pemeriksaannya," ulas Mimi.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. 

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menekes.9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Palaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019.

Enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi yakni yang diproduksi oleh, PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical, Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac Biotech ltd.

Sementara untuk 6 kelompok prioritas penerima vaksin di antaranya, kelompok garda terdepan: petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum. 

Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif). Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. (red)