Betuah Pekanbaru - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, diminta agar fokus mengejar piutang sebesar Rp2,3 miliar.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil menyebutkan, piutang miliaran rupiah itu terhitung dari tahun 2007 hingga 2017 lalu.

"Ada piutang yang sudah lama tertunggak, bisa dicari tahu masalahnya apa," pinta Jamil, usai penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara BPR dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Rabu (24/3/2021).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejari Pekanbaru Andi Suharlis dan Direktur Utama PT BPR Pekanbaru Ahmad Fauzi Lubis, disaksikan Sekdako Pekanbaru Muhammad Jamil serta Kepala Seksi (Kasi) Datun Ridwan Dahniel.

Dengan adanya pendampingan dari Kejari, Jamil menginginkan manajemen BPR segera melakukan penelusuran untuk diketahui apa yang menjadi penyebab piutang miliaran rupiah yang tak kunjung bisa ditagih tersebut.

"Ada banyak hal yang perlu tertuang dalam kerjasama. Satu di antaranya tentang penagihan piutang yang belum tertagih. BPR sudah melakukan penagihan terhadap nasabah. Namun masih saja ada kendala," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Pekanbaru Ahmad Fauzi Lubis mengatakan, piutang itu berasal dari kredit yang tidak tertagih dan sudah terhapus buku. Kondisi ini menggerus modal BPR sebesar Rp2,3 miliar. 

"Gara-gara hapus buku inilah kan mengurangi modal. Jadi tergeruslah modal BPR sebesar Rp2,3 miliar," ungkapnya.

Makanya, terang dia, Sekdako Pekanbaru meminta pihaknya harus fokus untuk menagih piutang. Salah satu caranya, dengan meminta pendampingan kepada aparat penegak hukum (APH). 

"Karena kami ini kan banyak diancam-ancam di lapangan. Kita minta bantu. Minta pendampingan dengan Kejari apabila terjadi gugatan. Yang jelas Kredit tidak tertagih, jadi dihapus buku," tutupnya. (rki)