Betuah Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan terhadap tenaga kerja (naker) khususnya di lingkup pemerintah kota.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Syoffaizal, saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi tentang prosedur pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan pembangunan Kota Pekanbaru, bertempat di Hotel Pangeran, Kamis (16/12/2021).

Dikatakannya, dukungan dari pemerintah kota tersebut dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 135 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Secara implementasi bentuk dukungan tersebut, pemerintah kota untuk melindungi warga masyarakat-nya di sektor ketenagakerjaan, untuk tahun 2022 dianggarkan anggaran lebih kurang Rp4,3 miliar dengan kepersertaan lebih dari 20.000 orang," ungkapnya.

Kemudian khusus untuk penyedia jasa konstruksi, lanjut Syoffaizal, dihimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar merumuskan kebijakan yang mendukung Perwako Nomor 135 Tahun 2021 sehingga menjadi implementatif.

"Juga dihimbau kepada kepersertaan pekerja konstruksi dalam program ini didaftarkan diawal pekerjaan konstruksi dimulai, jangan di akhir pekerjaan. Karena dari aspek kepermanfaatannya menjadi kurang optimal," tutupnya.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Uus Supriadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Abdul Jamal, Sekretaris Dinas Perkim Edi Satriawan, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kabag Barjas, serta perwakilan dari Dinas PUPR, Dishub, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. (rki)