Betuah Pekanbaru - Kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini masih ada yang dikuasai oleh sejumlah oknum yang disebut tidak berhak mengoperasikannya.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I meminta Pemko Pekanbaru segera menarik kendaraan dinas tersebut.

"Aset-aset kendaraan bermotor, masih banyak yang dipegang oleh orang yang tidak berhak memilikinya dan kita diminta segera melakukan penataan aset itu," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) sertifikasi aset 2022 bersama KPK, Kamis (24/2/2022).

Pemerintah kota sendiri, terang Jamil, sejauh ini terus berupaya untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan dinas yang masih dikuasai sejumlah oknum itu.

"Ada beberapa yang masih dalam catatan, kita selalu melakukan pendekatan supaya segera dikembalikan," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, pada rakor yang dipusatkan di Ruang Melati kantor Gubernur Riau yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, serta Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se Riau ini, KPK juga meminta agar aset tanah milik daerah yang belum disertifikasi agar segera disertifikasi.

"Kemudian, berapa aset kabupaten/kota yang tercatat di provinsi yang belum diserahkan ke kabupaten/kota. Itu juga menjadi fokus pembahasan," ungkapnya.

"Karena ada tanah dan bangunannya kita kuasai seperti sekolah, pasar, tapi asetnya masih tercatat di provinsi dan diminta KPK untuk diserahkan ke kabupaten/kota," ulas Jamil.

Kepada Pemprov Riau, lanjut Jamil, KPK meminta kepastian kapan aset-aset yang masih tercatat di provinsi tersebut diserahkan ke kabupaten/kota.

"Sejauh ini berapa yang telah terlaksana dan yang belum. Kapan pelaksanaan yang belum ini. Makanya BPKAD provinsi dan sekda, tadi diminta menyelesaikan," tutupnya. (rki)